REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tak dipungkiri jika pendanaan menjadi salah satu masalah bagi daerah melakukan program pembangunan. Namun, melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) hal tersebut dapat di atasi. Hal ini seperti pada pembangunan Alat Penerangan Jalan (APJ) di Madiun, Jawa Timur yang berhasil dan telah dioperasikan.
Seperti yang diketahui bahwa APJ juga berperan dalam perkembangan suatu daerah baik dari sisi ekonomi maupun keselamatan publik. Infrastruktur APJ yang baik memungkinkan kegiatan ekonomi berjalan mulai dari waktu pagi hingga malam hari.
Penerangan ini yang baik juga akan berperan dalam penurunan tingkat kejahatan di waktu malam dan menurunkan risiko kecelakaan akibat kurangnya visibilitas jalanan dan lingkungan.
Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, dalam Permenhub No. 27 tahun 2018 juga dijelaskan bahwa APJ merupakan instrumen yang sangat penting yang harus dimiliki oleh semua jalan. Sebab, dengan adanya APJ akan bisa menekan angka kecelakaan di jalan, tidak hanya mobilitas masyarakat di malam hari pun menjadi aman dan nyaman jika adanya APJ ini.
“Memang saat ini masih ada daerah yang jalannya tidak memiliki penerangan yang optimal, dan hal ini cukup mengkhawatirkan. Seharusnya para pemerintah daerah mencari terobosan agar jalan-jalan didaerahnya memiliki penerangan yang cukup, sebab dengan ada penerangan jalan tersebut akan meningkatkan perekonomian di daerah tersebut,” kata Djoko dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Senin (11/9/2023).
Pria yang juga sebagai Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat memberikan apresiasinya kepada Kabupaten Madiun, Jawa Timur yang sukses dalam menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pengadaan APJ. Terlebih lagi, telah mendapatkan jaminan dari lembaga pemerintah yang dalam hal ini PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).
Dan dirinya mendorong kepada daerah lain yang memiliki keterbatasan anggaran melakukan langkah kerja sama tersebut. “Ini merupakan terobosan yang baik, dan seperti harus diikuti oleh daerah-daerah lain. Sebab kita ketahui bersama bahwa anggaran dari APBD sangat terbatas dan harus dialokasi untuk kegiatan pembangunan yang lain. KPBU merupakan pilihan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai pendanaan alternatif untuk pembangun APJ tersebut,” kata Akademisi dari Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Semarang ini.
Pada kesempatan terpisah, Bupati Madiun Ahmad Dawami mengatakan, pengadaan akan APJ ini merupakan upaya pihaknya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sehingga bisa memberikan kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam beraktivitas. Upaya ini juga menunjukkan keseriusan pihaknya untuk mengupayakan penerapan pembiayaan alternatif. Revitalisasi APJ ini juga mendukung upaya Pemerintah Pusat dalam melakukan efisiensi energi dari pergantian lampu yang lebih hemat energi.
“Dengan penerangan jalan yang memadai, maka akan mengurangi kriminalitas dan menurunkan angka kecelakaan serta jam operasi UMKM dan pelaku ekonomi lainnya akan tambah panjang sehingga perputaran ekonomi semakin tinggi. Mudah-mudahan jika angka kriminalitas dan kecelakaan turun, investor akan semakin tertarik untuk masuk ke sektor jasa di Kabupaten Madiun,” katanya.
Pria yang biasa disapa Kaji Mbing juga menyampaikan terima kasihnya kepada Kementerian Keuanganyang telah membantu mendorong kesuksesan proyek ini melalui fiscal tools yaitu penjaminan pemerintah yang dalam hal ini melalui Special Mission Vehicles (SMV) Kementerian Keuangan yaitu PT PII. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan kepada Badan Usaha Pelaksanaserta Pemangku Kepentingan lainnya yang telah mendukung melalui mandat masing-masing dalam kesuksesan pembangunan proyek APJ Madiun ini dengan inovatif melalui skema KPBU ini.
Proyek pertama
Sementara itu, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII M Wahid Sutopo menjelaskan, proyek pembangunan APJ Madiun ini meliputi pembangunan baru (tanpa retrofit), pengoperasian, dan pemeliharaan terhadap 7.459 titik yang tersebar di Jalan Nasional, Jalan Kabupaten Utama dan Jalan Perkotaan. KPBU Alat Penerangan Jalan di Kabupaten Madiun ini merupakan proyek percontohan KPBU small scale pertama di Indonesia.
“Pembangunan ini merupakan realisasi dari kolaborasi, dedikasi, dan visi bersama untuk membangun infrastruktur demi Kabupaten Madiun yang lebih maju. Beliau sangat mengapresiasi upaya dan kerja keras luar biasa dari semua pihak yang terlibat dalam pembangunan APJ Kabupaten Madiun,” katanya.
Sutopo juga berharap, proyek ini menjadi percontohan bagi pemda-pemda lain agar dapat mewujudkan pembangunan infrastruktur dengan KPBU small scale yang nantinya dapat bertambah pula jumlah proyek infrastruktur dengan skema KPBU bersama PT PII, untuk mendukung pemerataan serta percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
“Selain itu, dukungan kami kepada proyek ini juga merupakan bentuk komitmen PT PII dalam mendukung proyek dengan manfaat penghematan energi dalam rangka mendukung green infrastructure, yang tak hanya memberikan dampak bagi masyarakat namun juga sekaligus kelestarian lingkungan,” tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
