REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Pemkot Sukabumi melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) mempercepat penyaluran bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Upaya tersebut merespon adanya lahan pertanian yang mengalami gagal panen akibat terdampak kekeringan.
"Petani yang gagal panen sudah coba antisipasi dengan bantu beras CPPD," ujar Kepala DKP3 Kota Sukabumi Adrian Hariadi kepada Republika, Ahad (10/9/2023). Seperti diketahui, sekitar 120 hektare lahan pertanian di Kota Sukabumi mengalami gagal panen akibat kekeringan dan saluran irigasi yang bermasalah.
Bantuan ini terang Adrian, sudah disalurkan ke beberapa kelurahan yang terdampak kekeringan. Misalnya terakhir di Kelurahan Sudayahilir, Kecamatan Baros.
Lahan pertanian terdampak kekeringan lanjut Adrian, berada di Kecamatan Baros, Cibeureum, dan Lembursitu. Ketiga daerah ini memang menjadi sentra pertanian di Kota Sukabumi.
Menurut Adrian, kekeringan tersebut masih tingkat ringan, sedang hingga berat."Semoga yang terancam masih bisa diselamatkan karena pasokan air masih ada," katanya.
Terlebih, di setiap poktan ada pompa yang bisa digerakkan untuk membantu pengairan. Di sisi lain, para petani di sebagian wilayah Kota Sukabumi tetap menanam padi di tengah musim kemarau karena pasokan air di wilayahnya dinilai tetap masih aman karena bukan sawah tadah hujan.
"Informasi memang ada 120 hektare lahan pertanian terancam gagal panen dan kini dilakukan percepatan penanganan irigasi yang bermasalah, sehingga tidak meluas gagal panen," ujar Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi. Ia mengatakan pada kondisi tidak gagal panen juga lahan pertanian di kota hanya memenuhi 30 persen kebutuhan dan sisanya dari luar.
Bayangkan ketika terjadi gagal panen akan lebih tergantung pada wilayah lain. Fahmi menekankan, adanya tiga pilar ketahanan pangan yakni ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.
Ketiganya harus dipersiapkan sejak dini. Sehingga Kota Sukabumi tetap mempertahankan lahan sawah yang dilindungi (LSD) dan LP2B. Meskipun ada mindset perkotaan wilayah penyangga, namun Sukabumi tetap mempertahankan sawah.
Hal ini kata Fahmi, karena tidak ada ketahanan pangan tanpa keamanan pangan. Ke depan, tugas para kelompok tani, Appari, KTNA, KWT dan tugas pemerintah menghadirkan keamaan pangan dalam kedaulatan pangan.
Sebab terang Fahmi, pertempuran ke depan terkait kedaulatan pangan, sehingga tidak dijajah.
Telebih lanjut Fahmi, dampak pangan tidak aman dari dat yang ada menyebabkan sekitar 1,6 juta orang sakit per hari dan 200 jenis penyakit yang muncul karena pangan tidak aman. Keamanan pangan sendiri merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika