REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengajak pelaku usaha terlibat aktif dalam rangka membantu pemerintah untuk mencapai target net zero emission. Sekaligus, memberdayakan masyarakat dalam mengelola perhutanan.
Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Bambang Supriyanto mengatakan, pelaku usaha sudah saatnya dapat bersinergi. Terutama dalam pelaksanaan Program Penilaian peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (Proper) di lokasi perhutanan sosial.
"Kalau kita bekerja sama, keberlanjutannya merupakan manfaat. Ini sangat baik bila mengikuti Proper," ujar Bambang dalam keterangan tulis, Jumat (1/9/2023). Menurut Bambang, pendampingan kepada masyarakat sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menelurkan Reforma Agraria. Dengan kebijakan itu, artinya memercayai masyarakat untuk merawat hutannya dengan syarat adanya pendampingan.
"Supaya kelompok masyarakat itu bisa melestarikan hutannya dan mengentaskan kemiskinan. Bila hutannya bagus karbonnya meningkat bisa menyerap emisi," ucapnya.
Untuk mengerjakan itu, Bambang melanjutkan, tidak cukup dilakukan KLHK. Sehingga melalui Perpres Nomor 28 Tahun 2023, kepala negara memerintahkan kepada pemerintah daerah maupun pelaku usaha untuk membantu masyarakat meningkatkan kapasitas.
Bambang meyakinkan kerja sama dengan para pelaku usaha juga berdampak baik bagi tiap perusahaan. Termasuk menyehatkan iklim investasi.
Sementara itu, Head of Environment Astra, Bondan Susilo berharap pelaku usaha dengan pemerintah semakin solid bersinergi bidang lingkungan, sehingga program kolaborasi terkait perhutanan sosial semakin meluas.
"Kami sadar masih ada beberapa target yang harus kita lakukan, terutama dengan perluasan area perhutanan sosial, harapannya kita bisa melakukan ini dengan cara-cara yang lebih efektif dan efisien," ucapnya.
Menurutnya, Astra optimis dengan kolaborasi membangun perhutanan sosial memilik banyak potensi yang baik. Selain menjaga lingkungan, tentu langkah ini turut membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
"Program ini mempunyai potensi, baik itu dari sisi peningkatan ekonomi maupun penyerapan karbon," ucapnya.
Proyek karbon perhutanan sosial
Astra dalam mendukung pencapaian target penurunan emisi secara nasional oleh NDC Indonesia, dan secara internal oleh Aspirasi Keberlanjutan Astra 2030, sedang mengembangkan Proyek Karbon Perhutanan Sosial Astra.
Upaya ini diantaranya melalui Program Penanaman Pohon untuk mengimbangi emisi sisa sesuai dengan peraturan atau standar yang ada yang dikembangkan lahan seluas 1.439 hektar.
Proyek ini telah tersebar di beberapa wilayah diantaranya Garut, Sukabumi, Cianjur, Banyumas, Yogyakarta, Bogor, dan Samosir. Adapun program ini mengadopsi konsep agroforestri dengan menggabungkan program penanaman pohon dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika