REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung membentuk satuan petugas (satgas) penanganan sampah menyikapi penumpukan sampah yang terjadi akibat Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Sarimukti ditutup. Seperti diketahui kekakaran melanda TPA Sarimukti sejak Sabtu (19/8/2023).
Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan mengaku sudah mengusulkan pembentukan satgas penanganan sampah tindak lanjut dari penetapan status darurat sampah di Kota Bandung. Diharapkan penanganan sampah dapat dilakukan lintas organisasi perangkat daerah dan sektoral.
"Saya mengusulkan satgas terkait tindak lanjut darurat sampah. Satgas sama yang pernah dibentuk saat Covid-19 sehingga penanganan lintas OPD dan lintas sektoral forkopimda dilibatkan," ujar dia, Selasa (29/8/2023).
Ia mengatakan, permasalahan penumpukan sampah akibat TPA Sarimukti ditutup harus ditangani secara terpadu dan sistematis. Keberadaan satgas harus segera bekerja sehingga masalah sampah tidak hanya menjadi urusan dinas.
"Satgas sudah dibentuk, asisten dua ketua hariannya," kata dia.
Tedy mengatakan, keputusan Pemkot Bandung pada Jumat (25/8/2023) lalu telah menetapkan status Kota Bandung darurat pengelolaan sampah. Selain itu akan dilakukan rencana pembukaan TPA baru.
"Forkopimda dilakukan pembahasan ada beberapa poin hasilnya hari Jumat lalu bahwa Kota Bandung menyatakan hal yang sama yaitu status Kota Bandung darurat pengelolaan sampah," ujar dia.
Terkait rencana membuka TPA baru, ia mengaku akan dikoordinasikan dengan beberapa pihak. Termasuk dengan pihak TNI AD.
Upaya penanganan penumpukan sampah sementara, ia mengatakan dengan konsep substitusi. Sampah yang menumpuk akan dipindahkan ke tempat sampah lainnya yang kosong dari sampah. "Meminta kepada PLH agar melakukan konsep subtitusi," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
