REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Sebagai upaya untuk memperkuat simpul komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat melalui peran Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika membangun platform digital kemitraan berupa website yang dirancang khusus bagi KIM. Hal ini merupakan bentuk optimalisasi kolaborasi antara KIM dengan pemerintah dalam penyebarluasan informasi.
Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo, Hasyim Gautama menjelaskan, platform ini dibangun dengan maksud untuk memetakan KIM berdasarkan bidang dan wilayahnya di seluruh Indonesia sehingga dapat berbagi pakai dalam penggunaannya.
“Aktivitas KIM akan dapat terpublikasi dengan baik sehingga bisa menjadi percontohan bagi KIM antar satu dengan yang lainnya,” ujar Hasyim dalam acara Bimbingan Teknis Pemanfaatan Platform Digital Kemitraan bagi Komunitas Informasi Masyarakat yang digelar di Makassar dalam rilisnya, Kamis (17/8/2023).
Lebih lanjut, Hasyim berharap penggunaan platform ini ke depan tidak hanya bermanfaat untuk perjalanan transformasi kinerja pemerintah, tetapi juga bisa mengoptimalisasi komunikasi antara publik dengan KIM itu sendiri. Selain itu, penggunaan teknologi digital dapat mendorong pemantauan secara real time.
“Ini akan lebih memudahkan, bagaimana nanti usulan-usulan KIM yang berasal dari masyarakat dapat didiseminasikan dan diketahui secara lebih cepat oleh masyarakat,” imbuh Hasyim.
Di sisi lain, Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh Andi Winarno Eka Putra, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa di era digital, peningkatan kapasitas SDM pengelola KIM harus ditingkatkan karena KIM merupakan sarana komunikasi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.
“Untuk itu pengelola KIM harus meningkatkan kompetensinya dalam mengelola informasi, agar informasi tentang program-program pemerintah dapat tersampaikan dengan baik, sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia KIM di tengah dinamika sosial yang berkembang saat ini. Hal ini dimaksudkan agar KIM dapat menjadi kanal informasi di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa.
“Keberadaan KIM dapat membangun masyarakat yang lebih peduli dan terlibat dalam setiap kebijakan pemerintah sehingga good governance bukan hanya sekadar slogan belaka tetapi menjadi role model bagi pemerintah masa sekarang,” tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika