REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Sidang ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44 di Jakarta, Senin (7/8). Sidang AIPA mengusung tema Responsive Parliaments for a Stable and Prosperous ASEAN atau "Parlemen yang responsif untuk ASEAN yang stabil dan sejahtera,"

Presiden Joko Widodo membuka Sidang ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44 yang digelar di Hotel Fairmont Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 7 Agustus 2023.

Ketua Desk Kerja Sama Regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana, mengatakan tujuan utama sidang umum AIPA ini secara politik mendorong stabilitas kawasan ASEAN. Sehingga betul-betul stabil dan tentunya agar terus ke depan terjaga perdamaian-kedamaiannya.

"Kita harus mampu secara mandiri mengawal segala permasalahan atau tantangan di kawasan ASEAN ini untuk menjaga stabilitas politik, keamanan dan juga untuk menjaga kesejahteraan kawasan. Karena, kawasan ASEAN ini merupakan kawasan yang sangat strategis ke depan, dan memang kawasan yang banyak dilirik karena mempunyai data tarik yang besar," katanya.

Selain itu, menurutnya, sidang umum ini juga akan membahas isu penanganan demokrasi di Myanmar, merealisasikan SDG'S, dan isu upaya mewujudkan ekonomi hijau. Pembahasan sejumlah isu di Sidang Umum AIPA juga akan melibatkan parlemen perempuan AIPA, parlemen muda AIPA. 

"isu seperti isu kesetaraan gender pada komite perempuan, isu keterlibatan pemuda pada komite kepemudaan, komite politic, economy, sosial dan komite organisasi yang membahas berbagai isu internal AIPA juga tentunya akan mengangkat isu sawit nikel, isu konflik Rusia Ukraina, Myanmar, SDGs dan green ekonomi," ujarnya.

Putu menambahkan, bahwa Indonesia sebagai ketua AIPA mendorong lima poin konsensus agar diterapkan dan diimplementasikan oleh Myanmar yang saat ini dipimpin junta militer karena terjadi pengambilalihan kekuasaan secara tidak demokratis.

"Memang ada keinginan, Parlemen Indonesia untuk mengundang parlemen yang demokratis dipilih oleh rakyat Myanmar, yaitu Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH). Tentu kita juga harus melihat negara-negara asean lainnya. Dan tentu kita juga harus menghargai pendapat negara - negara asean lainnya," katanya.

Adapun lima poin konsensus untuk diterapkan dan diimplementasikan oleh Myanmar yaitu tidak adanya kekerasan, setop konflik yang terjadi. Kedua, agar semuanya kembali damai. Ketiga, adanya mediasi dari spesial envoy.

"Isu-isu yang berhubungan dengan human right atau kemanusiaan harus dijaga karena banyak pengungsi jangan sampai merugikan masyarakat yang tidak berdosa. Terakhir, justru ASEAN mengirim utusan / envoy untuk mengawal proses demokratisasi di Myanmar. Itulah poin-poin dari five point konsensus yang ingin kita capai,” ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika