REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko PMK sekaligus Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Ekonomi Bisnis dan Industri Halal Prof Muhadjir Effendy menilai kerja sama antara PP Muhammadiyah bersama BTN dan BP Tapera merupakan bentuk simbiosis mutualisme yang saling berbagi manfaat.
Menurut Muhadjir, dengan menggandeng PP dan warga Muhammadiyah maka hal itu turut serta menyukseskan program pemenuhan rumah dari pemerintah. "Mudah-mudahan ini menjadi kerja sama yang saling membagi manfaat. Kita menyukseskan program pemerintah sekaligus ikut mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni terutama untuk warga Muhammadiyah," jelasnya di Jakarta, Jumat (28/7/2023).
Muhadjir menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata (MEBP) PP Muhammadiyah, PT Bank Tabungan Negara (BTN) Persero, dan Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di Jakarta pada Selasa (25/7/2023). Penandatanganan PKS tersebut dalam rangka penyaluran pembiayaan perumahan melalui program Tabungan Rumah Tapera bagi peserta pekerja mandiri Muhammadiyah.
Slogan yang diusung dalam penandatanganan kerja sama ini adalah "Wujudkan Rumah Bagi Warga Muhammadiyah", yang diharapkan membantu seluruh warga Muhammadiyah untuk mendapatkan rumah impian. Dalam kerja sama tahap awal ini, pihak BP Tapera bersama BTN menyediakan stok rumah sebanyak 2.000 unit bagi warga Muhammadiyah sampai akhir 2023.
Sampai saat ini, sudah disalurkan total sebanyak 403 rumah yang diakadkan dengan program pembiayaan perumahan Tapera. Perinciannya, ada 30 rumah di Jabodetabek dan 373 rumah di luar Jabodetabek. Rumah tersebut disalurkan kepada peserta pekerja mandiri Muhammadiyah dengan penghasilan rendah.
Para pekerja mandiri mulai dari ustad hingga penceramah dan pengusaha kecil warga Muhammadiyah bisa membeli rumah dengan harga murah lewat Program Tabungan Rumah Tapera. Peserta akan mendapatkan akses pembiayaan rumah yang murah dalam bentuk kredit perumahan rakyat (KPR) dalam bentuk DP satu persen dari harga rumah dan bunga flat lima persen hingga 20 tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
