Senin 17 Jul 2023 16:10 WIB

Ormas Sayap Golkar Tetap Tuntut Airlangga Mundur

Ormas sayap Golkar, Soksi tetap meminta Airlangga Hartarto mundur dari jabatan ketum.

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Bilal Ramadhan
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. Ormas sayap Golkar, Soksi tetap meminta Airlangga Hartarto mundur dari jabatan ketum.
Foto: dok golkar
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. Ormas sayap Golkar, Soksi tetap meminta Airlangga Hartarto mundur dari jabatan ketum.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Waketum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi), Lawrence TP Siburian, memenuhi undangan Dewan Etik Golkar. Setelah pertemuan, ia tetap meminta Airlangga Hartarto lepas posisi Ketua Umum Partai Golkar.

Ia mengaku tidak bisa menyampaikan apa saja hal-hal yang dibicarakan ke Dewan Etik Golkar. Tapi, Lawrence menegaskan, pertemuan bukanlah sidang dan pertemuan dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan.

Baca Juga

"Sudah saya sampaikan semua, tapi semua bersifat tertutup dan rahasia karena pertemuan tadi bersifat tertutup dan rahasia, materi (pertemuan) tidak bisa saya sampaikan ke rekan-rekan," kata Lawrence, Senin (17/7).

Ia mengingatkan, seruan kepada Partai Golkar untuk segera melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) sudah bulat. Itu merupakan keputusan dari ormas-ormas sayap yang merupakan pendiri Partai Golkar.

Apalagi, seruan itu sudah disampaikan kepada Dewan Pakar Partai Golkar, dan sekarang sudah disampaikan pula kepada Dewan Etik. Walaupun belum ada respon, Lawrence menegaskan, mereka tetap ingin Munaslub digelar.

"Ya, begitulah kira-kira," ujar Lawrence ketika ditanyakan apakah masih menyerukan Partai Golkar menggelar Munaslub untuk mengganti ketua umum.

Ia menekankan, yang meminta dan menyerukan itu bukanlah eksponen. Tapi, pengurus-pengurus DPP Partai Golkar maupun DPD-DPD pemilik hak suara. Serta, kader-kader Partai Golkar pengurus Soksi, Kosgoro dan MKGR.

"Tidak apa-apa, pokoknya kita sudah kemukakan itu, semua sudah memberi tanggapan, kita lihat perkembangan seperti apa," kata Lawrence.

Eks Ketua Bakumham DPP Partai Golkar era Agung Laksono ini menerangkan, ada dua mekanisme yang bisa ditempuh. Baik inisiatif dari DPP Golkar yang melakukan rapat pleno maupun daerah-daerah yang berinisiatif.

Munaslub, lanjut Lawrence, tetap bisa digelar asalkan inisiatif dari mereka yang merupakan pemegang hak suara. Ia menambahkan, Munaslub perlu segera digelar mengingat pendaftaran capres-cawapres yang sudah dekat.

"Ya secepatnya, karena waktunya juga tinggal tiga bulan lagi kurang, mengenai pembentukan koalisi dan penyampaian capres cawapres," ujar Lawrence.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement