Implementasi sistem rujukan berjenjang untuk balita telah mulai dilakukan di berbagai kota dan kabupaten. Sistem itu bertujuan untuk memastikan setiap balita mendapatkan akses tepat waktu ke perawatan kesehatan yang diperlukan sehingga mampu mengurangi risiko stunting dan masalah kesehatan lainnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya.

Di Kabupaten Purbalingga, implementasi sistem rujukan berjenjang dilakukan dengan berkolaborasi antara pemerintah kota dan kabupaten, puskesmas, rumah sakit, dan berbagai stakeholder. Langkah-langkah penting telah diambil untuk memastikan setiap balita mendapatkan perawatan yang optimal termasuk dalam intervensi khusus untuk penanganan stunting.

Kabupaten Purbalingga melakukan intervensi khusus dengan perlindungan tiga lapisan untuk menekan prevalensi stunting. Berdasarkan survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 prevalensi stunting Kabupaten Purbalingga pada angka 26,8 persen. Angka prevalensi ini malah naik 10 persen dibandingkan 2021 yang sebesar 16,8 persen.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Jusi Febrianto menjelaskan, lapisan intervensi pertama dilakukan melalui pemberian susu dan telur di setiap posyandu. Intervensi kedua dilakukan di Puskesmas berupa deteksi sedini mungkin sebelum stunting. Pada kasus stunting diberikan pemberian makanan tambahan (PMT) selama dua pekan sampai satu bulan, dan dikoreksi.

Intervensi ketiga melalui pemberian Pangan Olahan Untuk Kondisi Medis Khusus (PKMK), yang hanya bisa diberikan dari rumah sakit. "Metode ini dirasa cukup efektif menurunkan angka stunting. Di desa Karangaren selama enam bulan dapat menurunkan 6 persen stunting dari 18 persen menjadi 12 persen. Diharapkan apabila anggaran cukup, bisa diterapkan ke 57 desa lainnya," jelas Jusi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika