REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyelidikan dugaan rasuah di Kementerian Pertanian (Kementan) yang dilakukan oleh KPK dituding berkaitan dengan unsur politik. Menanggapi hal itu, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memastikan tetap akan mengikuti semua proses hukum berjalan.
"Saya juga menyimak sejumlah pihak mengaitkan proses hukum ini dengan aspek politik. Sekalipun banyak pendapat seperti itu, namun dengan kerendahan hati, sebagai warga negara biasa saya akan menjalani seluruh aral-rintang ini," kata Syahrul melalui keterangan siaran pers, Jumat (16/6/2023).
Syahrul pun mengajak seluruh masyarakat untuk memahami seluruh proses hukum yang sedang dilakukan KPK. Dia menyebut, penyelidikan yang kini tengah berlangsung bukan berarti dirinya bersalah.
"Proses hukum di KPK saat ini berjalan di tahap penyelidikan. Hal itu berarti penyelidik mencari peristiwa yang diduga tindak pidana. Saya mengajak, mari kita hormati proses yang berjalan di KPK tersebut dan tidak mengambil kesimpulan yang mendahului proses hukum dan informasi resmi dari KPK," ujar Syahrul.
Syahrul juga berharap agar KPK dapat mengusut kasus ini dengan sesuai koridor hukum yang berlaku. Sehingga penanganan dugaan korupsi di instansi yang dipimpinnya bisa dilakukan dengan baik. "Tentu saja dengan tetap berharap dari lubuk hati terdalam semoga ke depan hukum dapat ditegakkan dengan benar," tutur dia.
Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana mengaku mendapatkan informasi yang menuding bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menarget pihak yang bertentangan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini Denny sampaikan ketika KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.
Denny menyebut, KPK menjadi alat untuk mengganggu Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Diketahui, Syahrul Limpo merupakan salah satu kader Partai NasDem, yang menjadi pengusung Anies sebagai capres.
Namun, KPK telah membantah tudingan tersebut. Lembaga antirasuah ini menegaskan, penyelidikan yang sedang dilakukan di Kementan bukan untuk menargetkan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.
"Saya perlu garis bawahi (penyelidikan) di Kementerian Pertanian, supaya tidak ada salah paham ataupun pahamnya salah. Karena kami membaca di pemberitaan ada pihak-pihak tertentu yang sengaja kemudian seolah-olah KPK menargetkan seorang menteri, ataupun dikaitkan dengan politik," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/6/2023).
Ali mengatakan, KPK sangat menyadari bahwa kinerjanya memang kerap kali diterpa tudingan yang berkaitan dengan kepentingan politik. Menurut dia, tuduhan itu biasanya disebarkan oleh pihak yang berkepentingan dalam sebuah penanganan perkara.
Namun, Ali menekankan, pengusutan kasus yang dilakukan KPK, termasuk penyelidikan di Kementan tidak ada kaitannya sama sekali dengan unsur politik. Ia pun meminta agar narasi seperti itu dihentikan. "Kami ingin sampaikan stop narasi itu, stop asumsi itu, karena kami pastikan yang KPK lakukan adalah berdasarkan kecukupan alat bukti," tegas Ali.
KPK membenarkan sedang menyelidiki dugaan rasuah di Kementerian Pertanian (Kementan). Sejumlah pihak pun telah dimintai keterangan mengenai kasus tersebut.
Namun, KPK belum membeberkan konstruksi kasus tersebut lantaran hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan. Tingkat kerahasiaannya pun berbeda dengan tahap penyidikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika