REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Melanjutkan keberhasilan tata kelola keberlanjutan sebelumnya, PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) menyempurnakan struktur tata kelola keberlanjutan dengan memformalkan peran dan tanggung jawab Komite ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance). Perseroan juga membentuk Grup Pengarah ESG serta Fungsi Keberlanjutan Grup untuk mengoordinasikan alur kerja ESG di seluruh tingkatan dan unit bisnis.
Group CEO LPKR, John Riady, mengatakan manajemen memandang keberlanjutan sebagai inti dari misi dan proposisi nilai perusahaan. Ini merupakan aspek penting perjalanan transformasi untuk melayani pemangku kepentingan dengan lebih baik, meningkatkan ketahanan bisnis, dan meraih peluang baru.
"Karena itu, kami berkomitmen untuk mempercepat integrasi keberlanjutan ke dalam organisasi melalui akuntabilitas dan ambisi yang lebih besar," ujar John dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/6/2023).
LPKR juga telah mengambil langkah-langkah mengintegrasikan risiko dan peluang iklim ke dalam sistem manajemen risiko perusahaan serta strategi bisnis. Hal ini sejalan dengan rekomendasi TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).
Tak hanya itu, perseroan pun telah melakukan penilaian risiko iklim bottom-up di berbagai kelas aset serta jangka waktu untuk menyiapkan rencana mitigasi yang lebih kuat sebagai respons terhadap dampak perubahan iklim. Sebagai penandatangan UNGC (United Nations Global Compact), perseroan telah memasukkan Sepuluh Prinsip UNGC tentang hak asasi manusia, tenaga kerja, lingkungan, dan anti korupsi dalam kebijakan perusahaan.
Pada tahun 2022, LPKR juga memberikan perhatian serius terhadap dekarbonisasi, sirkularitas air (peningkatan penggunaan daur ulang air limbah dan air hujan yang dimanfaatkan untuk konsumsi air dan pengolahan air). Termasuk dampak sosial dengan meluncurkan kerangka kerja untuk dukungan dan keterlibatan masyarakat yang diberi nama Lippo Untuk Indonesia PASTI (Pintar/Pendidikan, Asri/Lingkungan, Sejahtera/Sosial, Tangguh/Kesehatan, dan Independen/Pemberdayaan Ekonomi).
Adapula Sumber Daya Manusia yang tecermin salah satunya pada 40 persen keterwakilan perempuan di tingkat eksekutif senior dan manajer.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
