REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengharapkan transformasi bank perkreditan rakyat menjadi bank perekonomian rakyat makin mendongkrak perekonomian di Jateng.

"Selain itu, juga mempermudah akses permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatkan literasi perbankan agar masyarakat tidak terjebak berbagai pinjaman ilegal," kata SekdaSumarno di Semarang, Rabu (31/5/2023).

Dijelaskan pula bahwa istilah perekonomian adalah bagaimana upaya untuk bisa tumbuh termasuk, bagaimana menumbuhkan sektor UMKM karena perekonomian Jateng banyak ditopang dari sektor tersebut.

Untuk itu, lanjut dia, selain dapat memberi kemudahan permodalan, BPRmemberikan pendampingan kepada pelaku UMKM di Jateng supaya tidak berhenti, terus eksis, berkembang, dan naik kelas.

Menurut dia, potensi UMKM di Jateng sangat beragam, bahkan tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota."Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan perbankan sangat diperlukan. Pemerintah terus berupaya memajukan UMKM melalui pelatihan, sedangkan BPR mempermudah akses permodalan pelaku UMKM," ujarnya.

Perubahan BPR menjadi bank perekonomian rakyat, kata dia, menjadi bagian untuk lebih meningkatkan literasi perbankan di Jateng sehingga masyarakat lebih mengenal perbankan, dan tidak lagi terjebak pada berbagai bentuk pinjaman ilegal maupun rentenir.

"Apabila masyarakat butuh kredit atau pendanaan, bisa datang ke BPR, bukan ke tempat lain karena keamanan BPR diawasi Otoritas Jasa Keuangan, dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika