Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengeklaim pihaknya tak membedakan pengawasan terhadap kegiatan safari politik capres PDIP, Ganjar Pranowo maupun capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan. Pengawasan dilakukan menggunakan standar yang sama.
"Pengawasan kami terhadap Mas Ganjar sama seperti kami mengawasi Mas Anies. Cuma Mas Ganjar kami tambah dengan pengawasan penggunaan fasilitas negara karena dia Gubernur Jawa Tengah," kata Bagja ketika dihubungi Republika dari Jakarta, Ahad (7/5/2023).
Bagja menyebut, pihaknya melakukan pengawasan untuk memastikan apakah ada unsur pelanggaran seperti penggunaan rumah ibadah, ajakan memilih, dan penggunaan fasilitas negara selama kegiatan safari politik. Petugas Bawaslu daerah, kata Bagja, mengawasi safari politik Ganjar dan Anies di Jawa Timur.
Pada awal Mei ini, Ganjar diketahui melakukan kegiatan safari politik di Kota Surabaya dan Kota Jember pada Sabtu (6/5/2023) dan Ahad (7/5/2023). Sedangkan Anies bersafari ke Kota Jember pada hari yang sama.
Bagja mengatakan, hingga saat ini Bawaslu RI masih menunggu laporan hasil pengawasan dari Bawaslu daerah. Karena itu, pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah ada pelanggaran atau tidak dalam kegiatan safari politik dua tokoh tersebut.
"Laporannya belum sampai ke kami," ujarnya.
Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Choiri alias Gus Choi menilai, Bawaslu RI tidak netral dalam menyikapi safari politik calon presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dan calon presiden PDIP, Ganjar Pranowo. Bawaslu dinilai hanya keras kepada Anies.
"(Sikap terbaru Bawaslu) mengonfirmasi persepsi kita bahwa Bawaslu tidak netral. Bawaslu keras ke Anies, lembek ke Ganjar," kata Gus Choi kepada Republika, Ahad (7/5/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
