REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar mengapresiasi langkah Kapolda Jabar, Irjen Pol Dr Akhmad Wiyagus, yang bergerak cepat (gercep) bersilaturahmi langsung dengan KPU di kabupaten/kota menjelang Pemilu 2024.
‘’Terima kasih Pak Kapolda yang dalam kunjungan kerja ke daerah selalu melibatkan KPU daerah. Kami paham pemilu kali ini tantangannya sangat kompleks. Karena itu butuh kolaborasi yang kuat,’’ kata Ketua KPU Jabar, Rifki Ali Mubaroq, dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Rabu (31/5/2023).
Rifqi mengungkapkan, hal tersebut saat menerima kunjungan kerja Kapolda Jabar, Irjen Pol Dr Akhmad Wiyagus, ke kantor KPU Jabar, di Jl Garut, Kota Bandung, Rabu (31/1/2023). Dalam kunjungan tersebut, Kapolda didampingi pejabat utama, diantaranya Dirintelkam, Kombes Pol Dedy Kusuma Bakti, SIK, Dirkrimum, Kombes Pol Kombes Pol Yani Sudarto, SIK, dan Kabid Humas Kombes Pol Ibrahim Tompo, SIK. Sedangkan Ketua KPU Jabar didampingi sejumlah anggotanya.
Usai berkunjung ke KPU Jabar, Kapolda juga melakukan silaturahmi dengan jajaran Bawalu Jabar. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah, juga menyampaikan hal serupa. Langkah Kapolda Jabar yang melibatkan Bawaslu di kabupaten/kota saat kunjungan kerja memberikan motivasi bagi rekan-rekannya di daerah.
‘’Kawan-kawan (Bawaslu) di daerah merasa tenang karena selalu dilibatkan saat Pak Kapolda melakukan kunjungan kerja. Ini jadi penyemangat kami,’’ ujar dia.
Dalam Pemilu 2024 mendatang, kata Rifqi, Jabar merupakan daerah dengan jumlah pemilih tetap (DPT) terbanyak yaitu 35,5 juta. Jumlah ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibanding Pemilu 2019. Jumlah DPT tersebut, kata dia, akan ditopang oleh 140 ribu tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 23 kabupaten/kota.
‘’Dengan kondisi ini tentunya kami sangat membutuhkan dukungan personel polisi agar tugas-tugas kami bisa berjalan sesuai tahapan sehingga pemilu berjalan aman dan lancar,’’ tutur dia.
Rifqi mengatakan, pengalaman Pemilu 2019 menjadi pegangan penting bagi pihaknya dalam menghadapi pemilu tahun depan. Dengan sistem pemilu yang tidak berubah dan jumlah DPT yang bertambah, kata dia, tentu membutuhkan penangan yang lebih serius lagi.
‘’Sistem penghitungan ada perubahan, semoga tidak ada lagi korban meninggal dunia dari para petugas kami di lapangan seperti 2019,’’ ucap dia.
Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah mengatakan, sampai saat sudah ini sebanyak 60 perkara yang masuk. Namun demikian, dari jumlah tersebut belum ada yang masuk dalam kategori pelanggaran pidana pemilu.
‘’Hanya sebatas pelanggaran etik. Seperti perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS),’’ imbuh dia.
Sementara itu, Irjen Pol Dr Akhmad Wiyagus, mengatakan, kompleksitas Pemilu 2024 sangat tinggi. Jabar yang menjadi daerah dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia, tentunya akan menjadi sorotan nasional. Ia menegaskan, kompleksitas persoalan yang akan dihadapi dalam Pemilu 2024 bisa diatasi dengan kolaborasi pihak terkait tanpa menonjolkan ego sektoral.
‘’Sekompleks apapun persoalan pemilu tentu ada solusinya. Resep mujarab atas permasalahan yang kompleks adalah kolaborasi yang kuat dengan mengesampingkan ego sektoral. Dan kami siap 24 jam mendampingi penyelenggara pemilu,’’ tutur dia.
Kapolda juga mengharapkan kepada penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, memberikan informasi yang banyak kepada jajarannya. ‘’Kami membutuhkan informasi yang banyak dari KPU dan Bawaslu sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam pengamanan pemilu,’’ ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika