Kamis 25 May 2023 18:15 WIB

Beda Angka Kemiskinan Ekstrem Antara Bank Dunia dan BPS, Ini Kata Menko PMK

Tak soal beda angka, yang penting usaha menurunkan kemiskinan ekstrem ada hasilnya.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Fuji Pratiwi
Wakil Presiden KH Maruf Amin didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy usai rapat pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (24/5/2023).
Foto: Republika/Fauziah Mursid
Wakil Presiden KH Maruf Amin didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy usai rapat pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan perbedaan angka kemiskinan ekstrem 2022 di Indonesia antara laporan Bank Dunia dan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan laporan Bank Dunia dalam Poverty Assessment pada awal Mei 2023, angka kemiskinan ekstrem pada 2022 telah turun di angka 1,5 persen. Sedangkan, menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Januari 2023, kemiskinan ekstrem Indonesia masih sebesar 2,04 persen.

Baca Juga

"BPS itu kan update datanya September tahun lalu. Nah, Bank Dunia saya tidak tahu pasti, itu lebih sekarang daripada BPS. Dugaan saya per Juli, angka kemiskinan ekstrem kita lebih rendah dibandingkan 1,7 persen (data terbaru yang saat ini)," ujar Muhadjir kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (24/4/2023).

Namun, Muhadjir tidak mempersoalkan beda angka kemiskinan sebagaimana dirilis Bank Dunia dan tetap mengacu data BPS. Yang terpenting, kata Muhadjir, intervensi pemerintah untuk penanganan kemiskinan ekstrem berbuah hasil dengan penurunan angka kemiskinan.

"Itu kan bukan pilihan kita, satu sisi dia mengapresiasi angka kemiskinan kita sudah 1,5 persen dari belasan tahun masih 16 persen lebih. Sekarang udah 1,5 persen, itu Bank Dunia mengapresiasi. Kita juga sudah tangani habis-habisan, masa enggak turun? Kebangetan," ujarnya.

Namun, kata dia, Bank Dunia juga mengusulkan adanya perubahan kriteria tentang batas kategori miskin ekstrem. Mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu sebesar 3,2 dolar AS PPP (purchasing power parity) per hari, sementara batas kemiskinan yang Indonesia pakai adalah 1,9 dolar AS per hari.

"Lah kalau ketentuan itu dipenuhi, warga miskin kita naik," ujar Muhadjir.

Sebelumnya, perbedaan angka itu disinggung oleh Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin saat memimpin rapat pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Kata Wapres, Bank Dunia mencatat per Maret 2022, kemiskinan ekstrem Indonesia adalah 1,5 persen, sedangkan menurut hasil Susenas dari BPS tingkat pada Maret 2022 adalah sebesar 2,04 persen.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement