REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ibu Cici Ponso Prihatin merupakan keluarga penerima manfaat PKH sejak 2016. Dia pun mengikuti program Mekaar pada 2017. Ibu Cici bercerita kepada Menko PMK Muhadjir Effendy dan Dirut PT PNM Arief Mulyadi bahwa setelah tiga tahun menerima bansos PKH dan penampingannya serta mengikuti program Mekaar selama dua tahun, ia memutuskan untuk graduasi mandiri pada 2019.
Hal itu karena perekonomiannya semakin membaik. Berkat ketekunan dan kerja keras, permodalan dari program Mekaar usaha Ibu Cici berupa makanan ringan dan gorengan terus berkembang. Dia kini bahkan berhasil menciptakan lapangan pekerjaan bagi ibu-ibu di sekitar tempat tinggal di Kelurahan Sidoklumpuk, Kecamatan/Kabupaten Sidoarjo.
"Saya hingga saat ini telah menginspirasi 90 orang perempuan untuk aktif dalam pengembangan usaha yang didukung oleh program Mekaar," kata Ibu Cici dalam siaran pers di Jakarta, Senin (23/5/2023).
Mendengar cerita Ibu Cici, Menko Muhadjir sangat mengapreasi pencapaian inspiratif tersebut. Menurut dia, Ibu Cici merupakan contoh baik sinergi program PKH Kemensos dan PNM Mekaar. Muhadjir kemudian meminta Dirut PT PNM Arief Mulyadi untuk melanjutkan sinergi yang sudah baik dengan Kemensos.
Muhadjir pun mengusulkan agar Ibu Cici diberikan penghargaan atas pencapaiannya itu. Bak gayung bersambut, Arief Mulyadi siap mengundang Ibu Cici ke Jakarta untuk menerima penghargaan dari PT PNM.
Selain Ibu Cici, Menko Muhadjir bersama Arief Mulyadi juga mengunjungi stan usaha Ibu Sukarlik. Dia merupakan perempuan prasejahtera, yang menjadi tulang punggung keluarga. Berkat program PNM Mekaar, Ibu Sukarlik memiliki warung perancangan dan makanan ringan. Selama dua tahun bergabung dengan program Mekaar, Ibu Sukarlik telah berhasil memberdayakan 20 perempuan di sekitarnya.
Setelah mengunjungi stan usaha anggota PNM Mekaar dan anggota PKH, Muhadjir berpesan kepada Arief Mulyadi, PT PNM harus segera membuat sebuah skema permodalan ringan dan pendampingan bagi usaha produktif kelompok masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan rentan. "Bantuan modal ini diharapkan bisa mengintervensi dan mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, yang ditarget nol persen pada tahun 2024," kata Muhadjir.
Kemiskinan ekstrem
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Andjar Sujardianto menuturkan, persentase kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sidoarjo pada 2022 sebesar 1,32 persen. Angka itu menurun dibanding pada tahun 2021 sebesar 2,36 persen. Sementara berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kemenko PMK yang dipadupadankan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) jumlah penduduk miskin ekstrem Kabupaten Sidoarjo yang berada di desil 1.
Angkanya ada 15.986 orang yang tersebar di 18 kecamatan. Jumlah itu menurun dibandingkan data awal sebesar 34.728 orang. Menurut Andjar, dari data itu masih ada terdapat 1.645 orang yang belum mendapatkan bantuan sosial. "Angka tersebut menjadi basis data untuk memberikan program intervensi penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sidoarjo," Kata Andjar.
Dalam arahannya, Menko PMK Muhadjir Effendy berharap, Kabupaten Sidoarjo dapat mencapai target nasional, yaitu nol persen kemiskinan ekstrem dan 14 persen prevalensi stunting pada 2024. "Alhamdulillah tadi saya dengar laporan Pak Sekda dan lihat proses penimbangan dan pengukuran tinggi badan balita, dengan antropometrinya oleh bidan sudah baik," ujar Muhadjir.
Saat berdialog dengan masyarakat Kelurahan Sidoklumpuk, Muhadjir mendapati masih ada warga yang belum terdaftar BPJS Kesehatan. Dia langsung meminta warga yang belum terdaftar langsung didata dan dimasukkan ke program BPJS Kesehatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
