Peran Bank Sentral di Balik Kesejahteraan Buruh

Peran Bank Indonesia

Di negara berkembang, termasuk Indonesia, persoalan ketenagakerjaan selalu menjadi topik hangat. Data BPS menyebutkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) berada di level 5,45 persen pada Februari 2023. Patut disyukuri, angka TPT persisten turun usai mencapai puncaknya sebesar 7,07 persen pada Agustus 2020 akibat pandemi Covid-19.

Yang menarik, serapan tenaga kerja kita didominasi oleh pekerja informal. Hampir enam puluh persen penduduk bekerja menggantungkan rezekinya dari lapangan kerja informal. Nyaris sepenuhnya bekerja di unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang punya andil 60,5 persen dari ekonomi nasional.

Maka dari itu, upaya meningkatkan kesejahteraan para pekerja sepatutnya berfokus pada pengembangan UMKM dan berdasar pada inklusivitas. Dari sisi bank sentral, sejumlah kebijakan ditempuh Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan, yang dampaknya akan dirasakan oleh para pekerja.

Pertama, digitalisasi sistem pembayaran yang bertumpu pada UMKM. Sejak pertama diluncurkan pada Agustus 2019, mayoritas atau 90 persen pengguna pembayaran berbasis kode cepat berstandar nasional (QRIS) adalah sektor UMKM. BI terus mengakselerasi penggunaan QRIS dan menargetkan sebanyak 45 juta UMKM memanfaatkan QRIS pada akhir 2023.

Digitalisasi pembayaran lewat QRIS akan melahirkan inklusivitas keuangan. Transaksi pembayaran kian cepat, mengakselerasi putaran roda ekonomi, sehingga hasilnya akan mengalir kepada semua pelaku ekonomi, termasuk para pekerja.

Atas pertimbangan itulah BI memperpanjang kembali merchant discount rate (MDR) sebesar 0 persen untuk kategori usaha mikro hingga 30 Juni 2023 mendatang. Dengan kata lain, pedagang yang ingin bergabung sebagai merchant QRIS tidak dipungut biaya alias gratis.

Kedua, pengembangan UMKM. Saat ini BI memiliki lebih dari 3.000 UMKM binaan yang dikembangkan oleh 46 kantor perwakilan dalam negeri. Strategi pengembangan UMKM BI bertumpu pada tiga pilar, yaitu korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan pembiayaan. Keberhasilan pengembangan UMKM tersebut akan bermuara pada peningkatan lapangan kerja.

Ketiga, memperkuat bauran kebijakan makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan. Sejak 1 April 2023, BI memberlakukan peningkatan insentif untuk mendorong pertumbuhan kredit dan pembiayaan perbankan.

Insentif itu berupa pelonggaran atas kewajiban pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah secara rata-rata, bagi bank yang memberikan penyediaan dana kepada sektor-sektor prioritas, kredit usaha rakyat (KUR), dan kredit atau pembiayaan hijau. Total insentif makroprudensial itu bertambah, dari semula paling besar 200 basis poin (bps) menjadi paling besar 280 bps.

Implikasinya, likuiditas bank akan bertambah sehingga punya daya ungkit untuk membiayai sektor riil dan mendorong pertumbuhan. Akses pembiayaan bagi UMKM semakin terbuka, sehingga kesempatan untuk membuka dan mengembangkan usaha kian lebar. Pada gilirannya, kemudahan berusaha akan berujung pada penciptaan lapangan kerja baru.

Kendati tidak seperti The Fed yang punya mandat optimalisasi serapan tenaga kerja, dalam jangka panjang, tujuan BI adalah mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Itu termaktub dalam UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Pada akhirnya, barisan pekerja adalah elemen penting yang diperhatikan bank sentral dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebab barisan pekerja berperan sebagai faktor produksi yang akan mengayuh roda perekonomian dan pembangunan bangsa.