REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Rasyid Baswedan mengatakan bahwa anak bangsa harus mampu melaksanakan janji kemerdekaan. Salah satunya yang menjadi kalimat terakhir dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yakni menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Inilah yang kita akan arah ke depan, satu perekonomian, satu kesemakmuran, bukan kemakmuran tinggi di satu kota dan rendah di wilayah lain," ujar Anies dalam pidatonya di acara relawan Amanat Indonesia (Anies), Stadion Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Ahad (7/5/2023).
Maksud satu kesemakmuran tersebut adalah meratanya kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia. Seluruh masyarakat yang merasakan semua fasilitas, seperti pendidikan, kesehatan, listrik, dan lain-lain.
Setaranya kesejahteraan tersebut sudah dihadirkannya di Pulau Sebira, yang merupakan wilayah paling ujung DKI Jakarta. Ungkapnya, warga di pulau tersebut selama puluhan tahun hidup tanpa listrik dan kesulitan air bersih.
"Pendekatan kita adalah Jakarta harus satu kesemakmuran, apa yang terjadi? Dibangun pulau itu, dikirim pesan kepada semua, 11 pulau yang berada di luar daratan Jakarta. Mereka sekarang kini semua menikmati listrik lengkap, air bersih lengkap, akses kesehatan lengkap, akses pendidikan lengkap," ujar Anies.
Kesetaraan dan keadilan yang menjadi satu kesemakmuran itulah yang telah dihadirkan di Jakarta, yang selanjutnya harus dibawa untuk Indonesia. Komitmen untuk menghadirkan kesejahteraan yang sama di seluruh wilayah negara ini.
"Inilah yang harus dikembalikan, inilah yang harus menjadi pegangan kita, bahwa republik ini tidak didirikan dengan perhitungan ongkos untung dan rugi. Republik ini didirikan dengan janji untuk seluruh tumpah darah Indonesia," ujar Anies.
"Jadi kita berbicara tentang Indonesia ke depan, bicara tentang Indonesia yang satu kesemakmuran. Bukan Indonesia yang terpisahkan karena jejak kesejahteraan yang berbeda-beda," sambung mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Ia juga mendorong kebijakan yang harus disusun berdasarkan gagasan. Bukan sekedar kebijakan tanpa narasi dan tak memiliki gagasan. "Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, karya tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan, dan gagasan yang di sini adalah gagasan yang tadi saya sampaikan kesemakmuran, kesetaraan, keadilan," ujar Anies.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
