Dalam analisis yang kritis, kita harus mempertanyakan, bagaimana sistem klienisme ini merusak esensi demokrasi dan bagaimana hal ini memengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Pertama, praktik klienisme menciptakan ketidakadilan dalam akses ke kekuasaan dan hak istimewa, karena politisi dan kelompok berpengaruh menggunakan jaringan dan hubungan informal untuk mempertahankan kekuasaan dan keuntungan mereka. Ini menyebabkan politik yang lebih didasarkan pada pertukaran kepentingan dan bukan pada kebijakan publik yang adil dan inklusif.

Kedua, sistem klienisme melemahkan institusi demokrasi formal, seperti partai politik dan sistem pemilihan. Dalam sistem yang didominasi oleh klienisme, partai politik menjadi lemah dan kurang terorganisasi, yang mengakibatkan pengabaian kebijakan dan program yang seharusnya menjadi fokus partai politik. Selain itu, dengan adanya pembelian suara, integritas proses pemilihan pun menjadi terkompromi.

Ketiga, praktik klienisme juga berdampak buruk pada perekonomian dan pembangunan nasional. Penyalahgunaan pengaruh, manipulasi program pemerintah, dan penggelapan uang dari proyek pemerintah mengarah pada alokasi sumber daya yang tidak efisien dan menghambat pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Untuk mengatasi masalah klienisme, Indonesia harus melibatkan masyarakat dan memperkuat institusi demokrasi formal serta penegakan hukum. Transparansi dan akuntabilitas harus ditingkatkan dalam sistem politik, sementara partai politik harus diberdayakan untuk menjadi lebih terorganisasi dan fokus pada kebijakan publik. Selain itu, pengawasan masyarakat dan partisipasi aktif dalam proses politik juga sangat penting untuk membendung praktik klienisme dan memastikan bahwa demokrasi di Indonesia dapat berkembang dengan sehat dan inklusif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika