REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kasus Wali Kota Bandung Yana Mulyana yang terkena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terlibat siap menyuap terus bergulir. Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Barat, Ihsanudin, pun angkat bicara terkait kasus tersebut.
Menurut Ihsanudin, Gerindra mengaku kecewa. Namun, partai akan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada penegak hukum, maupun KPK. Gerindra pun meminta para penegak hukum untuk segera membuktikan jika benar ada kasus suap yang melilit Yana.
Saat ditanya mengenai pendampingan hukum terhadap Yana, Gerindra mengaku belum bisa menentukan. Gerindra, akan mengkaji dulu kasus yang menjerat Yana tersebut.
"Tapi, biasanya kalau dilihat kesalahannya ada unsur dari penindakan KPK, misalnya akan membantu full. Tapi, kalau misalnya ini memang kesalahan dari Pak Yana. Ya sudah kita sepenuhnya serahkan ke penegak hukum," ujar Ihsanudin, Senin (17/4/2023).
Ihsanudin mengatakan, Partai Gerindra marah dan kecewa atas sikap Yana yang merupakan kader partai tersebut. Karena, kasus yang menjerat Yana ini bisa mencoreng Partai Gerindra.
"Kenapa saat Gerindra elektabilitas naik tinggi, bahkan untuk calon presiden Pak Prabowo nomor satu. Eh tiba-tiba dari kadernya ada yang tersandung dugaan korupsi," katanya.
Ihsanudin mengakui OTT KPK terhadap Yana Mulyana bisa mencoreng elektabilitas partai. Sekadar diketahui, Yana merupakan kader Partai Gerindra. Bahkan, Yana sempat menjadi kandidat Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bandung.
"Sangat kecewa karena terjadi itu. Mudah-mudahan ini masalah kecil, dan sebetulnya ini kesalahan pribadi dia. Komentar dari sahabat-sahabat juga merasa tidak percaya karena kan gimana-gimana juga dia sebelumnya pernah akan jadi kandidat Ketua DPC Gerindra Kota Bandung," Ihsanudin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
