REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto terang-terangan menyatakan pembentukan koalisi besar dengan melebur dua koalisi yang sudah ada adalah langkah penting untuk menyongsong Pilpres 2024. Sebab, butuh gerbong politik besar untuk melanjutkan program-program Pemerintahan Jokowi.
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga usai mengikuti pertemuan tertutup dengan Presiden Jokowi dan empat ketua umum parpol lainnya di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Ahad (2/4/2023).
Empat ketum parpol lainnya itu adalah Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketum PPP Mardiono.
Mereka semua adalah ketum partai koalisi Pemerintah Jokowi. Untuk menyongsong Pilpres 2024, Golkar bersama PAN dan PPP sudah membentuk koalisi baru bernama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Sedangkan Gerinda dan PKB membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Dua koalisi ini santer dikabarkan akan bergabung menjadi satu koalisi besar.
"Bagi KIB, dalam pertemuan dengan bapak Presiden, keberlanjutan pembangunan dan juga koalisi besar itu penting karena Indonesia adalah negara besar," kata Airlangga.
Menurut Airlangga, koalisi besar dibutuhkan untuk menghadapi tantangan Indonesia ke depan yang semakin beragam. Beberapa di antaranya adalah perubahan iklim, memanasnya geopolitik di Indo-Pasifik, politik identitas, dan perangkap pendapatan menengah (middle income trap).
"Untuk menghadapi itu butuh kebersamaan. Kebersamaan itu koalisi besar," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.
Menurutnya, koalisi besar harus terdiri atas partai-partai yang punya ideologi sama. Airlangga pun berpendapat bahwa partainya, PAN, PPP, Gerindra, dan PKB punya kesamaan ideologi. Buktinya, kelima partai tersebut kini berada dalam gerbong Pemerintahan Jokowi.
Airlangga meyakini pula, jika kelima partai tersebut bergabung membentuk koalisi besar, maka akan terbentuk sebuah kekuatan politik yang sanggup melanjutkan program-program Pemerintahan Jokowi dengan lebih cepat.
"Gerbong ini lah yang siap untuk melanjutkan program (Pemerintahan Jokowi) secara lebih cepat," ujarnya.
Membentuk koalisi besar tentu diiringi konsekuensi bahwa tak semua partai bisa mengusung kadernya menjadi capres dan cawapres. Airlangga mengatakan, sosok capres yang bakal diusung oleh koalisi besar ini bakal dibicarakan nanti bersama-sama.
Ketum PAN Zulkifli Hasan menambahkan, rencana pembentukan koalisi besar ini akan dilanjutkan dengan sejumlah pembicaraan lanjutan. Terutama soal penentuan capres. "Tentu akan ada diskusi lanjutan mengenai koalisi besar. Capresnya bagaimana, itu perjalanan, ada waktunya," ujar Menteri Perdagangan itu.
Rencana membentuk koalisi besar ini mendapat respons positif dari pihak KKIR. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengatakan, KIB dan KKIR punya kesamaan visi-misi sehingga cocok bergabung. Apalagi, kelima partai dalam KIB dan KKIR kini sudah tergabung dalam "timnya Pak Jokowi".
Meski menyebut KIB dan KKIR punya kesamaan visi-misi, Prabowo memastikan keberhasilan rencana menggabungkan kedua koalisi tersebut bakal bergantung dari proses selanjutnya. Dia memastikan pula pembicaraan untuk meleburkan dua koalisi itu bakal intens.
Sementara itu, Presiden Jokowi mengakui bahwa rencana pembentukan koalisi besar itu merupakan salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan tertutup antara dirinya dan lima ketum parpol tersebut. "Yang berbicara itu (soal koalisi besar) ketua-ketua partai. Saya bagian mendengarkan saja," kata Jokowi kepada wartawan.
Menurut Jokowi, kelima partai yang tergabung dalam KIB dan KKIR itu memang cocok jika disatukan dalam sebuah koalisi besar. Kendati begitu, Jokowi menyerahkan urusan pembentukan koalisi besar tersebut kepada para ketum parpol.
"Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan, itu akan lebih baik," ujar Jokowi yang merupakan politisi PDIP itu.
Jika pembentukan koalisi besar ini terwujud, tentu akan mengubah peta pertarungan Pilpres 2024 secara signifikan. Satu sisi ada koalisi besar dengan komposisi lima partai tersebut.
Di sisi lain, ada koalisi Nasdem, Demokrat dan PKS yang sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Dengan begitu, hanya tinggal PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum menentukan sikap apakah bergabung dengan koalisi tertentu atau maju sendirian mengusung kadernya sebagai calon presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika