REPUBLIKA.CO.ID, ACEH -- Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membangun sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda). Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas rumusan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat memberi arahan pada Rapat Koordinasi Pembinaan Hubungan Pusat dan Daerah dalam Strategi Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023. Acara tersebut berlangsung di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Aceh pada Rabu, 1 Maret 2023.
"Rekomendasi strategi kebijakan diberikan berdasarkan isu-isu strategis serta data dan fakta di lapangan. Hal itu dilakukan melalui peningkatan pendayagunaan hasil evaluasi data dan fakta serta menjaring isu-isu strategis, sebagai masukan kepada pimpinan untuk merumuskan kebijakan,'' kata Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat memberi arahan pada Rapat Koordinasi Pembinaan Hubungan Pusat dan Daerah dalam Strategi Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023, di Aceh (1/3/2023).
Dia menjelaskan, BSKDN merupakan kolaborasi regulasi antara Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Oleh karena itu, ASN BSKDN harus dapat menjawab tantangan global saat ini dalam perumusan kebijakan yang berbasis teknologi.
"Kolaborasi yang komprehensif perlu melibatkan unsur pentahelix, ini sangat dibutuhkan karena langkah-langkah tersebut akan menjadi basis kami (BSKDN) menjadi Badan yang profesional dan BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harminis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif," terangnya.
Yusharto mencontohkan, BSKDN telah sukses bersinergi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), pemerintah provinsi, kabupaten /kota, lembaga eijkman serta masyarakat umum dalam penelitian serologi yang bersifat nasional sejak tahun 2020-2022. Penelitian tersebut, kemudian dijadikan dasar merumuskan kebijakan untuk menghadapi era new normal pascapandemi Covid-19.
"Untuk itu, kita harus terus melakukan inovasi dan melakukan kolaborasi multisektoral untuk menjadi jawaban di tengah kehidupan yang terus berubah," ucapnya.
Sebagai informasi tambahan, BSKDN tengah berfokus pada sejumlah program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Hal itu di antaranya meliputi penguatan penerapan strategi kebijakan pusat dan daerah dengan memberikan pembinaan penerapan digitalisasi.
Program kerja lainnya, yakni pembentukan kelembagaan, inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik, terlebih dalam penerapan Program Langit Biru (Prolabir) untuk kontribusi terhadap pengurangan pencemaran udara. Program selanjutnya, yakni penguatan proyeksi Green Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terkait penguatan lingkungan hidup dan penerapan smart city serta smart village.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
