REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Ketua Umum FSP LEM SPSI, Arif Minardi, mengatakan kecewa dengan berbagai regulasi pemerintah terhadap kaum buruh. Padahal, menurut dia, pengusaha pun merasa tidak ada kepastian usaha bila selalu terjadi keregangan.

"Karena itu kami meminta segera dilakukan dialog bipartit yang diperkuat dan bila sudah sepaham barulah minta negara membuatkan aturannya.Tadi saya sudah diskusi unsur pengusaha yang setuju dengan penguatan bipartit itu," kata Arif di Pembukaan Munas FSP LEM , Rabu sore kemarin, (15/03/2023).

Sementara Ketua Umum DPP KSPSI, Jumhur Hidayat mengatakan bahwa FSP LEM merupakan jangkar penting bagi KSPSI dan bisa menjadi contoh baik bagi federasi lainnya dalam mengelola serikat buruh. Karena itulah pascamunas ini Jumhur yakin FSP LEM makin solid.

"Kalau organisasi buruh biasa, habis kongres atau musyawatraj nasional (munas) itu pecah dan pecah lagi. Kalau FSP LEM SPSI ini sehabis munas, pastinya semakin kuat dan kokoh dan semakin disegani karena FSP LEM adalah organisasi buruh luar biasa," kata Jumhur disambut tepuk tangan riuh 500-an peserta yang jadir.

Di akhir sambutannya Jumhur Hidayat meminta agar dalam munas ini lebih mengutamakan musyawarah sesuai dengan nama acaranya, yaitu Musyawarah Nasional.  "Jadi ya usahakan dulu bermusyawarah dalam mengambil keputusan itu, kalau sangat sulit mencapai mufakat, barulah voting. Janganlah sedikit-sedikit voting,'' kata Jumhur.

Seperti diketahui, FSP LEM SPSI yang anggotanya sekitar 250 ribu pekerja ini merupakan federasi yang menaungi pekerja otomotif, seperti Toyota, Honda, Mitsubishi, Yamaha, dan lain-lain serta elektronik, seperti Sharp, LG,  Maspion, dan lain-lain. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika