REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Tengah Yuliyatmono menyebutkan pemberhentian dengan hormat, Kusrahardjo sebagai Ketua DPD Golkar Kota Surakarta. Karena hasil evaluasi dinilai tidak menunjukkan pergerakan progresif selama dua tahun setelah dilantik.
DPD Golkar Jateng sudah lama mengamati perkembangan semua DPD Golkar kabupaten dan kota se-Jateng untuk persiapan tahapan Pemilu 2024. Pihaknya mulai melakukan evaluasi dan salah satunya yang kena DPD Golkar Kota Surakarta, kata Yuliyatmono, di Solo, Minggu.
DPD Golkar Jateng menemukan sudah cukup lama tidak ada kesepahaman dan perkembangan signifikan untuk menggerakkan Golkar di Kota Surakarta. Pihaknya mengaku Golkar Kota Surakarta tidak ada pergerakan organisasi lebih progresif karena ada beberapa teman di DPD kurang diakomodasi dengan baik, sehingga perjalanannya menjadi kurang lincah dan efektif.
Oleh karena itu, kata dia, arahan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, untuk mulai dievaluasi salah satu bergerak dari Kota Surakarta. Bagaimana cara mengevaluasi yang belum efektif pergerakan.
"Kami lebih efektif lagi, tetapi semua kader harus diberdayakan dengan baik, karena setiap kader mempunyai talenta, pendekatan barang kali tempat-tempat tertentu harus dioptimalkan," kata Yuliyatmono yang diangkat sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Kota Surakarta menggantikan Kusrahardjo yang dihentikan dengan hormat, per tanggal 9 Februari 2023.
Menurut dia, Kusrahardjo akan ditugaskan khusus sesuai potensi pengurusan yang layak panggilan dari DPD Golkar Jateng, karena semua kader Golkar hakekatnya ditugaskan, dimanapun harus siap.
Dia menyampaikan DPD Golkar Kota Surakarta perlu progresif. Tugas Plt itu, mengantarkan ketua definitif pada saatnya nanti melalui prosedur organisasi. Siapa yang nanti akan ditugasi berikutnya menjadi Ketua DPD Partai Golkar Surakarta, akan melakukan inventarisasi kader-kader progresif yang hadir menjawab tantangan pada Pemilu 2024.
Dia mengatakan untuk percepatan Kota Surakarta membutuhkan Ketua DPD Partai Golkar yang bisa berkomunikasi dengan ketua-ketua partai politik di Kota Surakarta. Kekuatan Ketua Golkar harus bersinergi dengan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Wali Kota Teguh Prakosa.
"Kami ingin Golkar Surakarta bergerak progresif, berbenah, dan jaya kembali. Merespon tuntutan publik, mendapat suara banyak di pemilu, targetnya siapapun Ketua DPD baru harus kompeten. Harus bersinergi dengan Wali Kota kalau perlu bisa jadi wali kota," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, musyawarah daerah luar biasa (Musdalub) akan dilaksanakan maksimal dua pekan ke depan untuk menentukan pengganti Kusrahardjo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
