REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Polres Sibolga Bersama Forkopimda menanam 3.600 batang bibit mangrove di areal Bufet Zoom Pertamina (Pantai Ancol Sibolga) di Kelurahan Pasar Belakang, Kota Sibolga, Sumatra Utara.
Kegiatan penanaman mangrove itu dilaksanakandalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN).
"Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperkuat komitmen dan peran aktif pemerintah daerah serta Forkopimda Sibolga, dalam mengelola sampah serta memperkuat partisipasi publik dalam zero emisi dan gerakan memilah sampah," kata Kapolres Sibolga AKBP Taryono Raharja, Sabtu (11/2/2023).
Taryono menyebutkan, hal ini adalah salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan bermanfaat untuk semua.
"Selain itu, juga salah satu bentuk kepedulian terhadap ekosistem mangrove yang ada di kota Sibolga," ucapnya.
Taryono mengatakan, mangrove memiliki fungsi yang besar bagi kehidupan manusia, antara lain dapat menahan arus air laut.
Kemudian dapat menyerap gas karbon dioksida dan penghasil oksigen, sebagai tempat biota laut seperti ikan kecil, kepiting, melindungi pantai dan sungai dari erosi dan abrasi.
"Menahan angin kencang dari laut, menahan proses penimbunan lumpur dan menjaga wilayah penyangga dan menyaring air laut menjadi air tawar di daratan," katanya.
Kapolres meminta kepada masyarakat khususnya Kota Sibolga untuk peduli dan bisa menjaga serta bersama - sama melestarikan tanaman mangrove.
Rencana menggiatkan penanaman mangrove
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meluncurkan dokumen Strategi Nasional (Stranas) Pengelolaan Lahan Basah Ekosistem Gambut dan Mangrove di Jakarta, Kamis (2/2). Strategi itu dinilai penting, karena kondisi ekosistem gambut dan mangrove terus menurun.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Vivi Yulaswati menjelaskan, penurunan itu disebabkan maraknya pembalakan hutan liar dan deforestasi untuk konversi lahan. "Juga reklamasi pesisir terus mengancam pengelolaan ekosistem mangrove," kata dia secara virtual saat acara peluncuran.
Menurunnya ekosistem gambut, lanjutnya, disebabkan pula oleh tingginya invasi perkebunan. Ditambah kebakaran serta deforestasi tutupan hutan di atas lahan gambut.
"Kabar baiknya, selama tiga tahun terakhir tren kehilangan tutupan mangrove di Indonesia semakin menurun,” ujar Vivi. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) periode 2010 sampai 2020 menyebutkan, Indonesia telah kehilangan luas tutupan mangrove hampir seluas 200 ribu hektare. Kehilangan tutupan mangrove tertinggi terjadi pada 2016, yaitu sebesar 60 ribu hektare.
Lahan gambut juga mengalami kehilangan luas tutupan hutan. Sepanjang 2000 sampai 2019 sebesar 1,82 juta hektare selama atau sekitar 96 ribu hektare per tahun.
Maka itu, pemerintah mencantumkan kebijakan pengelolaan ekosistem lahan gambut dan mangrove di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 poin nomor enam, yaitu membangun lingkungan hidup serta meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Di dalamnya, terdapat dua target, yaitu luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan sebesar 1,6 juta hektare dan jumlah luas rehabilitasi hutan mangrove seluas 50 ribu hektare.
Disebutkan, Ada empat aspek fungsi yang perlu menjadi fokus dalam pengelolaan ekosistem lahan basah. Meliputi peningkatan tutupan lahan, penurunan gas emisi rumah kaca, mempertahankan keanekaragaman hayati, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Dokumen stranas yang diluncurkan hari ini mencakup keempat aspek fungsi tersebut,” katanya. Menurut dia, pengelolaan ekosistem lahan basah harus diperhatikan demi mendukung target pembangunan lebih luas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika