REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --- Senator DPD DR Abdul Kholik mengatakan kredibilitas Mahkamah Konstitusi (MK) pada saat sekarang semakin terpuruk. Ini karena dari hasil pemeriksaan awal sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dari pihak saksi pelapor menyebut setidaknya dua hakim MK terlibat dalam dugaan pemalsuan putusan.
"Seharusnya MKMK segara bertindak. Dua hakim MK yang disebut pelapor itu harus dinonaktifkan sementara sampai selesainya sidang majelis kehormatan. Ini demi menjaga kredibilitas MK dari oknum hakim yang dicurigai melakukan penyalahgunaan wewenang dengan mengubah putusan. Maka kita berharap MKMK segera melakukan terobosan untuk mencegah terus merosotnya kepercayaan kepada kembaga MK,'' kata Abdul Kholik, di Jakarta, Jumat 10/02/2023.
Menurut Kholik, saat ini MK sedang menyidangkan begitu banyak permohonan yang menentukan jalan kehidupan berbangsa. Misalnya soal gugatan sistem pemilu yang berdampak pada sistem ketatanegaraan.
"Untuk menuntaskan masalah tersebut, memang MK pada saat ini membutuhkan integritas tinggi sehingga keputusan yang dihasilkan tidak ada dugaan interversi dari pihak manapun. Selain itu saya mendesak agar sidang MKMK dilakukan secara terbuka, meskipun aturan internalnya memungkinkan menentukan sidang dapat dilakukan secara tertutup. Namun demi menjaga kehormatan serta demi membangun kepercayaan publik, maka ketentuan sidang tertutup MKMK tersebut dapat dikesampingkan,'' kata Kholik.
Ini karena, ujarnya, sesuai dengan asas hukum yang menyatakan solus populi supreme lex esto, yang artinya atas nama kepentingan publik maka hukum yang ada bisa dikesampingkan atau tidak diberlakukan. Dalam hal ini ketentuan sidang MKMK yang tertutup bisa dilakukan terbuka demi kepentingan publik yang lebih besar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
