Kamis 02 Feb 2023 13:47 WIB

Soal Migor, Pemerintah Diminta Cek Ulang Apakah Ada Permainan

Kelangkaan migor bertentangan dengan kebijakan pemerintah soal biodiesel.

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Mansyur Faqih
Pedagang sembako menjual minyak goreng kemasan di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, Rabu (1/2/2023). Keberadaan minyak goreng kemasan Kementerian Perdagangan, Minyakita di Pasar Beringharjo mulai langka. Ada beberapa pedagang memiliki stock Minyakita hanya sedikit. Harga Minyakita yang awalnya Rp 14 ribu kini mencapai Rp 16 ribu per liter. Imbasnya pembeli mulai membeli minyak goreng curah yang dijual dengan harga Rp 14.500 per liter.
Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Pedagang sembako menjual minyak goreng kemasan di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, Rabu (1/2/2023). Keberadaan minyak goreng kemasan Kementerian Perdagangan, Minyakita di Pasar Beringharjo mulai langka. Ada beberapa pedagang memiliki stock Minyakita hanya sedikit. Harga Minyakita yang awalnya Rp 14 ribu kini mencapai Rp 16 ribu per liter. Imbasnya pembeli mulai membeli minyak goreng curah yang dijual dengan harga Rp 14.500 per liter.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menganalisis kenaikan harga minyak goreng (migor) di pasaran. Ia mencurigai ada 'permainan' yang mempengaruhi harga migor. 

Herry menduga bahwa ada proses yang dianggap tidak adil ketika distribusi migor dilakukan ke pedagang pasar. Ia pun meminta otoritas terkait memastikan tak ada permainan kotor dalam penjualan migor. 

"Itu dicek ulang lagi apakah ada dugaan permainan," kata Herry kepada wartawan, Rabu (1/2/2023). 

Herry mengamati naiknya harga migor jelang momen bulan Ramadhan sudah bukan hal asing. Ia mendesak pemerintah menindaklanjuti keganjilan yang terjadi saban tahun ini. 

 

"Ini kan menjelang bulan Ramadhan, dan kejadian selalu berulang saat momen besar sepertinya sudah sistematis. Artinya kondisi ini tidak fair. Nah tugas pemerintah itu cek satu-satu jalur distribusinya sudah benar atau tidak," ujar Herry. 

Herry menilai pemerintah kurang mengantisipasi jalur distribusi dan kuantitas permintaan migor oleh masyarakat.

"Tentunya pemerintah harus senantiasa memiliki strategi yang antisipatif, analisis pasar dengan baik dan segala high risk di lapangan itu mesti dipetakan oleh kementerian terkait," ujar Herry. 

Selain itu, Herry mengingatkan kelangkaan migor tidak serta merta jadi alasan yang digunakan untuk membenarkan kenaikan harga. Hal ini menurutnya bertentangan dengan pemerintah yang menerapkan peningkatan campuran biodiesel ke BBM padahal terjadi kelangkaan. 

"Jadi ini harus dikoreksi juga barangkali bukan langka tapi tata kelolanya salah, menterinya, dan lembaga terkait segera dievaluasi saja," ucap Herry.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menterinya agar mewaspadai kenaikan harga barang dan jasa, terutama komoditas beras dan migor. Hal ini disampaikannya saat membuka rapat terbatas peningkatan aktivitas perekonomian dan pariwisata pascapencabutan PPKM di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement