REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengklarifikasi pernyataannya tentang anggaran terkait penanganan kemiskinan Rp500 triliun yang tidak terserap maksimal karena lebih banyak untuk perjalanan dinas.
Dalam acara Launching Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023 dan Hasil Long Ferm Sensus Penduduk 2020, Senin (30/1/2023), MenPAN menyebut pernyataan itu sebagai contoh dari logical framework pengentasan kemiskinan.
Dia mengatakan, ketika kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah memiliki program kemiskinan, maka kegiatan harus mendorong kepada penurunan angka kemiskinan.
"Maka logical framework semacam ini sering saya jadikan contoh, jangan sampai anggaran yang besar tersedot di kegiatan yang tidak terkait langsung dan menurunnya angka kemiskinan," kata Azwar Anas dikutip secara daring.
Dia menjelaskan, anggaran terkait kemiskinan tersebar di 17 kementerian/lembaga sebesar Rp431 Triliun. Namun, jika ditambah dengan anggaran di TNP2K serta pemerintah daerah, berdasarkan data dari kementerian keuangan itu totalnya menjadi Rp526 Triliun.
Karena itu, Azwar berharap tata kelola anggaran kemiskinan tersebut bisa efisien agar terserap lebih banyak untuk program penurunan dibandingkan sosialisasi. "Tolong jangan salah kutip ya nanti Rp500 triliun habis buat perjalanan dinas, kemarin saya ditelpon banyak orang, jadi saya mencontohkan bagaimana tata kelola ini penting, jangan sampai teman-teman di daerah programnya menangani stunting tapi sosialisasi stunting dan gizinya lebih tinggi dibanding pembelian protein untuk mereka yang bayi di bawah 2 tahun dan ibu hamil," kata Azwar.
Politikus PDIP ini berpesan, jangan sampai program pengentasan kemiskinan ini justru lebih banyak untuk kegiatan sosialisasi. Karena itu, Azwar mendorong agar kegiatan sosialisasi bisa dilakukan secara daring agar lebih efisien. Hal ini juga dapat mengurangi biaya perjalanan dinas pemerintah daerah.
"Kalau perlu ke depan teman-teman Pemda tidak harus sering-sering ke Jakarta, pemerintah Kementerian lembaga dan pemerintah daerah bisa bersama-sama misalnya menjelaskan program-programnya dengan zoom karena kalau dari daerah harus ke Jakarta setiap konsultasi urusan tertentu ini pasti perjalanan dinasnya akan mahal,\" ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Azwar juga menjelaskan program reformasi birokrasi tematik yang diprioritaskan Pemerintah saat ini, salah satunya pengentasan kemiskinan. Tujuannya agar lebih fokus dan terukur. Jika selama ini reformasi birokrasi diukur dari peningkatan nilai RB, tetapi dengan RB tematik maka diukur dari dampaknya.
Namun, untuk mendukung kesuksesan RB tematik kemiskinan ini perlu juga menggunakan data yang terintegrasi. Karena itu, dia mendukung BPS untuk berbagai data dengan Pemerintah daerah dalam upaya penanganan kemiskinan.
"Harapan saya para kepala BPS seluruh kabupaten kota untuk jemput bola bertemu bupatinya secara paralel ya, data penting karena jika uang terbatas tetapi data keliru maka tidak tepat sasaran maka capaian penanganannya tidak maksimal," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika