REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Huda Tri Yudiana meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY fokus kepada pemenuhan kalori makanan warga miskin. Hal itu mengingat penduduk miskin di DIY jumlahnya terus meningkat.

Huda menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, persentase penduduk miskin DIY di Januari 2023 sebesar 11,49 persen. Dengan begitu, terdapat sebanyak 463,63 ribu orang miskin di DIY saat ini.

Angka itu naik dibandingkan kondisi Maret 2022, yang mana persentase penduduk miskin saat itu 11,34 persen, dan jumlah penduduk miskin sebanyak 454,76 ribu orang. Kondisi tersebut, kata Huda, membuat DIY menjadi daerah paling miskin di Pulau Jawa dengan angka kemiskinan di atas rata-rata nasional sebesar 9,57 persen.

Dia menjelaskan, garis kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp 551.342 per kapita/bulan. Yakni dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp 398.363 atau 72,25 persen, dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp 152.979 atau 27,75 persen.

Secara rata-rata, rumah tangga miskin di DIY memiliki 4,20 orang anggota rumah tangga pada September 2022. Apabila ditinjau secara rumah tangga, maka garis kemiskinan rumah tangga mencapai Rp 2.315.636 per rumah tangga/bulan.

"Dari rilis BPS tersebut sangat jelas bahwa garis kemiskinan makanan mendominasi sebesar 72,25 persen. Sehingga solusinya perlu fokus pada pemenuhan kalori makanan pada warga miskin," kata Huda di Kota Yogyakarta, Kamis (19/1/2023).

Huda menuturkan, pemenuhan kalori makanan ini perlu diutamakan pada warga miskin yang ekstrem, atau sangat miskin. Upaya pemenuhan tersebut dinilai perlu difokuskan di daerah termiskin, terutama di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul.

"Jadi penanganan kemiskinan perlu fokus pada dua hal menurut saya, pertama memenuhi kalori makanan warga miskin, terutama yang ekstrem dan kedua lokasi di wilayah yang memiliki persentase kemiskinan tinggi," ujar Huda.

Ikuti Whatsapp Channel Republika