REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kota Palembang mencatat hingga 2023 ini masih terdapat sekitar 10 ribu warga di ibu kota Provinsi Sumatera Selatan itu belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Untuk menghimpun masyarakat yang belum menjadi peserta JKN, pihaknya melakukan koordinasi dengan Pemkot Palembang, perusahaan dan instansi pemerintah/swasta yang ada di kota setempat," kata Humas BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Hendra, di Palembang, Rabu (18/1/2023).
Menurut dia, pemerintah kota setempat berkomitmen segera mewujudkan perlindungan asuransi kesehatan bagi seluruh warga kota (Universal Health Coverage-UHC).
Berdasarkan data 2022, warga Palembang yang terdaftar sebagai peserta JKN-KIS mencapai 1.729.546 orang atau 99,93 persen dari total jumlah penduduk.
Untuk mewujudkan UHC 100 persen diharapkan perusahaan dan instansi pemerintah/swasta yang hingga kini belum memasukkan karyawannya sebagai peserta JKN untuk segera mendaftarkannya ke BPJS Kesehatan, kata Hendra.
Sementara Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda sebelumnya menjelaskan bahwa pihaknya berupaya melakukan jemput bola atau kunjungan ke kawasan permukiman penduduk untuk menjaring warga terutama dari keluarga miskin yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
"Penjaringan peserta JKN-KIS tersebut dilakukan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga kota pempek ini secara optimal dan mewujudkan peserta JKN-KIS 100 persen pada 2023 ini," ujarnya.
Berdasarkan data 2022, warga Palembang yang terdaftar sebagai peserta JKN-KIS mencapai 1.729.546 orang atau 99,93 persen dari total jumlah penduduk.
Dengan kegiatan jemput bola diharapkan pada tahun ini semua warga terdaftar sebagai peserta JKN-KIS guna mewujudkan perlindungan asuransi kesehatan bagi seluruh warga kota (UHC).
Dalam rangka mewujudkan pelayanan asuransi kesehatan bagi seluruh warga kota (UHC), pihaknya terus menjaring warga yang kurang mampu untuk dimasukkan dalam program JKN-KIS atau BPJS Kesehatan. Untuk menjaring warga yang belum masuk asuransi kesehatan itu, pihaknya secara acak melakukan kunjungan ke kawasan permukiman penduduk.
Selain itu meminta perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan karyawan/pegawainya untuk segera mendaftarkan ke BPJS Kesehatan, ujar Wawako Fitrianti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika