Selasa 17 Jan 2023 16:22 WIB

Luhut Ajak Pemerintah Daerah Lawan OTT Agar Negara Bermartabat

Luhut mendorong ekosistem pemerintahan digital untuk memberantas korupsi.

Rep: Febryan A/ Red: Teguh Firmansyah
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan
Foto: EPA-EFE/ADI WEDA
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengajak pemerintah daerah melawan operasi tangkap tangan (OTT) dan mengurangi praktik korupsi dengan cara mengubah ekosistem pemerintahan jadi serbadigital. Menurut dia, ketika tidak ada lagi OTT dan kasus korupsi menurun, Indonesia bakal dianggap sebagai negara bermartabat.

"Kita harus melawan OTT supaya kita menjadi negara yang bermartabat. Saya kira kita tidak mau negara kita jadi negara yang dituduh tidak memiliki ekosistem yang bagus sehingga terjadi korupsi di Indonesia," kata Luhut dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (17/1/2023).

Baca Juga

Luhut menjelaskan, negara yang bermartabat adalah negara yang punya ekosistem yang baik lewat digitalisasi. Dia meyakini ekosistem pemerintahan yang sudah digitalisasi bakal menghilangkan OTT terhadap pejabat korup dan akan mengurangi kasus korupsi.

"Jadi, jangan salah mengerti, pemerintah atau kami tidak ingin melihat OTT bukan karena itu. Kami tidak ingin negara kita yang begitu hebat dipuja-puji orang, (tapi) masih ada OTT karena ekosistem kita tidak bagus," ujarnya dalam acara yang turut dihadiri Presiden Jokowi itu.

Karena itu, Luhut meminta para kepala daerah memperbaiki layanan pemerintahannya lewat digitalisasi ekosistem. Adapun pemerintah pusat, kata dia, sudah mendigitalisasi ekosistem penggunaan anggaran belanja negara yang jumlahnya  Rp 1.200 triliun.

Pernyataan Luhut soal melawan OTT ini sebenarnya bukan kali pertama. Pada pertengahan Desember 2022 lalu, Luhut menyebut OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat nama Indonesia menjadi buruk.

Bahkan, Luhut ketika itu meminta KPK agar tidak sering melakukan penindakan atau penangkapan terhadap koruptor. Menurut dia, upaya pencegahan seharusnya dilakukan lebih maksimal yang salah satunya lewat digitalisasi ekosistem terkait pengadaan barang.

"Kita kalau mau bersih-bersih amat, di surga sajalah kau. Jadi, KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap, tangkap. Itu enggak bagus juga, ya. Lihat-lihatlah," kata Luhut ketika itu saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Jakarta Pusat.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement