REPUBLIKA.CO.ID, BUKITTINGGI- Hari ini, Sabtu (14/1/2023) tepat seminggu Gunung Marapi di Sumatra Barat erupsi. Sejak pertama kali, Sabtu (7/1/2023) lalu hingga sekarang sudah 191 kali erupsi pada Gunung Marapi.
Petugas Pemantau Gunung Api Marapi, Ahmad Rifandi, mengatakan dalam rentang sepakan tersebut, tinggi kolom abu yang disemburkan Marapi adalah dari 100 hingga 1000 meter.
"Mulai 100 hingga 1000 meter dari puncak kawah dalam sepekan belakangan", kata Ahmad Rifandi, di kantornya di Bukittinggi.
Rifandi menyebut dari analisis data yang terekam dalam sepekan ini, intensitas letusan masih fluktuatif. Namun kegempaan vulkaniknya masih tergolong tinggi. Catatan PGA Marapi, kolom abu tertinggi yakni 1000 meter terjadi pada 12 Januari lalu pukul 10.58 wib.
“Sejauh ini juga dari laporan warga, terjadi hujan abu tipis di daerah Kabupaten Tanah Datar, Rabu 11 Januari kemarin,” ujar Rifandi.
Saat ini status Marapi masih level II atau waspada. Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas di radius 3 km dari puncak atau kawah.
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi, meminta instansi terkait berkolaborasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk melakukan analisa dan kajian terhadap perkembangan erupsi Gunung Marapi di wilayah Kabupaten Agam dan Tanah Datar sepekan terakhir.
“Untuk meminimalisir kerugian, kita minta pihak terkait melakukan analisa dan memberikan informasi secara berkala terkait perkembangan aktivitas Gunung Marapi yang erupsi saat ini,” kata Mahyeldi, Sabtu (14/1/2023).
Mahyeldi menyebut erupsi Gunung Marapi menjadi keprihatinan bagi Pemprov Sumbar. Ia berharap fenomena alam ini tidak sampai menimbulkan korban jiwa.
Terkait penanganan dampak erupsi Gunung Marapi terhadap masyarakat, pola dan langkahnya menurut Mahyeldi sudah tertuang jelas dalam program unggulan (Progul) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2021 - 2026. Yaitu mengembangkan kabupaten kota tangguh bencana berbasis komunitas dan masyarakat.
Gubernur Sumbar juga meminta Dinas Sosial dan BPBD Provinsi Sumbar segera mengambil langkah-langkah agar tidak terjadi permasalahan sosial akibat erupsi Marapi.
“Bantuan keperluan harian harus disiapkan untuk masyarakat yang terdampak, peran dari komunitas dan masyarakat harus dioptimalkan dalam sosialisasi siaga bencana, pemerintah harus hadir ditengah masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Mahyeldi menilai langkah antisipasi yang dilakukan Pemkab Agam terhadap bencana erupsi ini cukup baik. Di mana Pemkab Agam melarang aktivitas kemah di gunung ini melalui Satpol PP dan Pihak kepolisian. Langkah ini untuk menghindari dampak dan bahaya erupsi yang akan terjadi terhadap masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika