REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ratna Susianawati mengatakan upaya pencegahan merupakan bagian terpenting dalam penyelesaian isu kekerasan terhadap perempuan.

"Tentunya yang harus dilakukan adalah melakukan kampanye-kampanye yang masif kepada masyarakat terutama terkait dengan pencegahan di hulunya," kata Ratna Susianawati dalam Media Talk bertajuk "Capaian Kinerja KemenPPPA TA 2022 dan Resolusi KemenPPPA TA 2023", di Jakarta, Jumat (13/1/2023).

Upaya pencegahan ini merupakan penanganan pada akar masalah. "Kita harus mampu menutup, mencari lubang-lubang di mana kita bisa melakukan upaya pencegahan. Ini yang terpenting, sebelum terjadinya kasus-kasus yang kemudian di hilirnya adalah bicara tentang penegakan hukum," kata Ratna Susianawati.

Untuk itu, KemenPPPA secara masif melakukan kampanye "Dare to Speak Up" kepada masyarakat yang tujuannya mendorong korban, keluarga korban, dan masyarakat untuk berani melaporkan tindak kekerasan yang dialami atau diketahuinya.

"Tren peningkatan (terungkap-nya) kasus kekerasan ini juga dipicu karena kampanye masif kami terkait dengan Dare to Speak Up, korban berani bicara, tidak hanya korban, tetapi keluarganya, termasuk juga masyarakat," kata Ratna.

Ratna menambahkan sinergi semua pihak juga penting dalam upaya penyelesaian isu kekerasan.

"Partisipasi pentahelix itu menjadi penting. Ketika dengan pemerintah, kita akan bicara dalam konteks policy-nya, ketika berurusan dengan bagaimana memastikan pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum bisa dilakukan, tentunya sinergitas ini yang tidak bisa dilupakan," kata dia.

Ratna Susianawati menuturkan ke depan KemenPPPA akan terus mengemas bentuk-bentuk kampanye pencegahan kekerasan dengan melibatkan semua pihak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika