REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan percepatan penanganan anak stunting melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan Pemerintah akan diterapkan ke berbagai daerah. Sebab, melalui sistem ini dinilai bisa mempercepat penanganan stunting di Indonesia.

Ma'ruf mencontohkan penerapan SPBE yang telah berhasil di Sumedang, Jawa Barat. "Salah satu yang memang sudah berjalan itu adalah di Sumedang. Model sistem informasi dan data penanganan di Sumedang itu cepat melakukan penurunan stunting. Oleh karena itu, model ini akan kita kembangkan di seluruh Indonesia," ujar Ma'ruf dalam keterangan persnya usai Salat Jumat di Masjid Raya At-Taqwa, Matraman, Jakarta, Jumat (6/1/2023)

Ma'ruf menyebut melalui sistem tersebut diharapkan data yang terintegrasi dapat membantu mewujudkan Indonesia sebagai negara bebas stunting. Sebab, saat ini koordinasi data stunting masih menjadi masalah saat ini.

"Perlu adanya keseragaman dan integrasi data dan informasi yang diberikan, yaitu melalui SPBE itu," ujar Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting tersebut.

"Kita ingin SDM kita, manusia yang baik, harus bebas stunting," tambahnya.

Menurut Wapres, salah satu hambatan yang dihadapi Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS), yaitu kurang adanya sinkronisasi data stunting di Indonesia. "Sekarang ini banyak berbagai informasi atau data yang tidak sama, sehingga sulit memantau," ujarnya.

Saat ini angka prevalensi stunting masih sekitar 21,52 persen atau hanya menurun 2,9 persen dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 24,4 persen. Ma'ruf pun meminta perlu ada upaya percepatan untuk mencapai target 14 persen di tahun 2024 dari berbagai pihak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika