REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pada pengujung 2022 Kelompok Cipayung Plus DKI Jakarta yang terdiri dari HMI, PMII, IMM, HIMA PERSIS, KMHDI, KAMMI, dan HIKMAHBUDHI, merefleksikan dan mengevaluasi kondisi bangsa Indonesia ini selama tahun 2022. Tujuh organisasi mahasiswa ini juga menyampaikan tujuh tuntutan perjuangan di Jakarta Pusat, Rabu (28/12/2022).
Ketua Badko HMI Jabodetabeka Banten, M Adhiya Muzakki, mengatakan Kelompok Cipayung Plus DKI Jakarta telah menyampaikan pandangan dari berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik, dan aspek Hak Asasi Manusia (HAM).
Dari aspek ekonomi, menurut dia, ancaman resesi global 2023 menerjang Indonesia. Keadaan ini dapat dilihat secara nyata dengan adanya berbagai risiko yang muncul kepermukaan. Dari aspek sosial, ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat juga semakin luas.
Lalu dari aspek politik, Kelompok Cipayung Plus DKI Jakarta merefleksikan bahwa memasuki tahun-tahun politik akan banyak pihak yang mencoba untuk memecah belah bangsa ini.
“Berkaca pada Pemilu 2019 yang lalu begitu besarnya polarisasi yang terjadi, maka seluruh elemen baik pemerintah hingga masyarakat perlu untuk tetap menjaga stabilitas dan keadaan agar tetap kondusif,” ujar Adhiya dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Rabu (28/12/2022).
Sedangkan dari aspek HAM, Kelompok Cipayung Plus DKI menyoroti kasus kanjuruhan malang yang mengakibatkan 132 orang meninggal dunia dan 622 orang mengalami luka-luka.
Menurut Adhiya, obstruction of justice yang diterjadi dalam kasus ini menunjukan bahwa perlu adanya evaluasi yang ketat dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia.
Setelah merefleksikan dan mengevaluasi berbagai keadaan yang terjadi selama 2022, menurut Adhiya, Kelompok Cipayung Plus DKI Jakarta juga mengeluarkan Tujuh (Sapta) Tuntutan Perjuangan. Pertama, yaitu mendesak BPK mengaudit sumber kekayaan pejabat Pemprov DKI Jakarta.
Kedua, mendesak Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta untuk mengutamakan substansi ketimbang eksistensi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di ibu kota. Ketiga, mendesak Pj Gubernur DKI Jakarta untuk bersikap netral dalam menghadapi Pilkada DKI Jakarta 2024.
Keempat, menuntut KPU dan Bawaslu menjaga netralitas dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024. Kelima, menuntut Bapak Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk membenahi kondisi internal instistusi kepolisian.
Keenam, menuntut para Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk fokus bekerja sampai akhir periode.
“Terakhir, mendesak Presiden RI Joko Widodo mengungkap kasus-kasus HAM yang belum terselesaikan,” kata Adhiya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika