REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--Muhammad Farhan anggota Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan mendorong agar anggaran pada lembaga Badan Keamanan Laut (Bakamla) ke depan ditambah. Peremajaan alutsista pun harus terus dilakukan.

"Menjawab tantangan pengamanan wilayah hukum di laut Indonesia khususnya di zona ekonomi eksklusif maka fungsi Badan Keamanan Laut sebagai Indonesian Coast Guard harus dimaksimalkan," ujarnya melalui keterangan resmi yang diterima, Rabu (28/12/2022).

Namun, ia menyayangkan Bakamla mendapat dukungan anggaran yang  terbatas pada APBN 2023 hanya cukup untuk patroli selama 40 hari dalam setahun. Akibatnya, Bakamla bergerak hanya jika terdapat potensi insiden atau laporan yang masuk.

"Persaingan alokasi anggaran antara badan-badan negara di Indonesia memang hal biasa namun disayangkan Bakamla tidak mendapat dukungan anggarannya," katanya.

Ancaman di laut, ia mengatakan tidak hanya menjadi beban TNI namun diperlukan penguatan kewenangan Bakamla untuk penindakan. Ia mengapresiasi TNI AL sepanjang 2022 berhasil melakukan pencegatan terhadap kapal-kapal yang melanggar.

"Gugus Keamanan Laut TNI AL yang menyebar juga menunjukan kerja baik," katanya.

Farhan menambahkan catatan refleksi akhir tahun 2022 yang dirilis lembaga independen masih menunjukkan ancaman keamanan laut masih tinggi. Termasuk praktik ilegal fishing dan manuver ancaman kapal asing di zona ekonomi eksklusif.

Selain itu penegakan hukum di laut  terhadap kapal asing pelaku ilegal fishing yang menurun menyebabkan penurunan produktivitas nelayan Indonesia di wilayah Natuna.

Ikuti Whatsapp Channel Republika