REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) membeberkan potensi serangan siber yang dapat mengganggu pelaksanaan Pemilu 2024. Salah satu di antaranya serangan peretas atau hacker terhadap sistem milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Jika kita melihat potensi serangan siber pada Pemilu 2024, tentu salah satu serangan siber yang paling memungkinkan terjadi terhadap sistem yang digunakan penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah KPU RI dan KPU daerah," kata Koordinator Kelompok Operasi Deteksi Penanggulangan dan Pemulihan Penanganan Insiden dan Krisis Siber Nasional BSSN, Taufik Arianto, Selasa (27/12/2022).
Taufik menjelaskan, serangan siber saat gelaran pemilu biasanya memiliki pola tiga langkah. Pertama, hacker meretas sistem, aplikasi, hingga media sosial milik penyelenggara pemilu.
Kedua, data yang didapat dari aksi peretasan itu akan disebarluaskan atau biasa disebut sebagai leak. Bisa juga data pribadi milik orang-orang yang terlibat dalam pemilu yang dibocorkan.
Ketiga, kelompok peretas akan menggerakkan para simpatisannya maupun sebuah kelompok untuk memgamplifikasi data yang sudah dibocorkan itu. Taufik menyebut, untuk mencegah potensi serangan siber itu terjadi, pihaknya akan membentuk enam tim operasional khusus.
Dua di antaranya adalah tim Information Technology Security Assessment (ITSA), tim Cyber Threat Intelligence (CTI), dan tim Threat Hunting. "Dan juga tentunya kami akan memanfaatkan teknologi-teknologi persandian untuk mengamankan aplikasi dan juga data yang akan digunakan pada pelaksanaan pemilu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
