REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemindahan Ibukota Negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, terus mengemuka. Kali ini datang dari akademisi Dr Jiuhardi SE MM (Ketua Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman/Ketua Dayak International Organization (DIO) Kaltim/Ketua Majelis Hakim Adat Dayak Nasional (MHADN) Kaltim/Ketua Umum Kerukunan Dayak Kenyah Seluruh Kaltim) di kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Kota Samarinda. 

Akademisi asal Kalimantan Timur ini berharap, pemindahan ibukota negara menjadi tolok ukur bagi masyarakat dalam menilai sejauh mana perhatian pemerintah terhadap pemerataan pembangunan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. "Pemindahan tersebut juga menjadi suatu bentuk kebhinekaan di Indonesia, yaitu adat istiadat serta budaya masyarakat yang beragam harus bisa disatukan dalam suatu wadah yang nantinya mereka dapat hidup berdampingan dengan damai dan sejahtera," ujar dia dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Kamis (22/12/2022).

Selain itu, Jiuhardi berpendapat, rencana pembangunan IKN dengan menggunakan konsep forest city itu sangat positif. Ini mengingat keberlangsungan hidup flora dan fauna juga harus diperhatikan sehingga nantinya kehidupan di wilayah IKN dapat berdampingan antara manusia dengan satwa di lingkungannya. 

Sementara itu, proses reboisasi harus diperhatikan oleh pemerintah karena tidak semua jenis tumbuhan dapat ditanam begitu saja. "Ini disebabkan karena harus memperhatikan jarak antara satu tanaman dengan tanaman lain, terlebih apabila menanam pohon yang besar," ujarnya.

Jiuhardi berharap, posisi letak IKN cukup strategis karena Kalimantan menjadi episentrum dua kekuatan global yaitu Amerika Serikat dan China, dimana letak Pulau Kalimantan sendiri berhadapan langsung dengan Laut China Selatan. Oleh karena itu, sikap Indonesia menjadi penting dalam mengambil peran terhadap perkembangan di Laut China Selatan karena apabila Indonesia memiliki kepentingan dalam lingkungan strategis di antara kedua negara tersebut, maka kondisi Laut China Selatan akan menjadi semakin dinamis.

Terkait dengan mulai berkantornya Badan Otorita IKN di Kota Balikpapan Jiuhardi menginginkan,  hal tersebut tidak akan berpengaruh besar jika  pemerintah kurang serius dalam melakukan percepatan pembangunan Istana Negara. Mengingat apabila kantor kepresidenan sudah pindah ke wilayah IKN, tentu dengan sendirinya jajaran kementerian dan instansi lainnya akan segera ikut bergeser. 

"Kunci suksesnya pemindahan IKN ke Provinsi. Kaltim adalah dengan mulai berkantornya Presiden RI yang baru di Istana Negara, di Ibukota Negara Nusantara (IKN )," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika