REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan masih menunggu seluruh kajian dari Kementerian Kesehatan dan koordinator PPKM Luar Jawa-Bali sebelum mengakhiri kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam menangani pandemi Covid-19. Jokowi menargetkan jajarannya menyelesaikan kajian dan kalkulasi mengenai PPKM pada pekan ini.
“Jadi kembali ke PSBB, PPKM itu masih saya masih menunggu seluruh kajian dan kalkulasi dari Pak Menko maupun dari Kementerian Kesehatan dan saya kemarin memberikan target minggu ini harusnya kajian dan kalkulasi itu sudah sampai ke meja saya,” ujar Jokowi dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/12/2022).
Setelah hasil kajian diterimanya, Jokowi akan menyiapkan Keputusan Presiden yang mengatur terkait berakhirnya kebijakan PPKM. “Sehingga bisa saya siapkan nanti Keputusan Presiden mengenai penghentian PSBB-PPKM. Kita harapkan segera sudah saya dapatkan dalam minggu-minggu ini,” kata dia.
Koordinator PPKM Luar Jawa-Bali sekaligus Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, telah melaporkan kepada Presiden mengenai berbagai kesiapan setelah PPKM nantinya dicabut. Ia menyebut, sudah hampir satu tahun ini pandemi Covid-19 di Indonesia melandai. Indonesia pun dinilai sudah mulai masuk ke endemi.
“Tentu sudah hampir 1 tahun Indonesia landai artinya berdasarkan kriteria dari WHO di level 1 dan itu sudah 12 bulan. Artinya secara negara sebetulnya kita sudah masuk pandeminya sudah berubah menjadi endemi,” jelas Airlangga.
Saat ini, lanjut dia, kondisi pandemi di Indonesia sudah masuk pada level 1. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga akan melakukan serosurvei.
Sebelumnya, dalam sambutannya di acara Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2023, Jokowi menyampaikan akan mengakhiri kebijakan PPKM. Hal ini seiring dengan penurunan kasus harian dalam beberapa hari terakhir ini.
Jokowi kemudian mengingatkan gempuran pandemi Covid-19 di awal 2020 lalu di Indonesia. Saat itu, lanjutnya, varian Delta yang masuk menyebabkan kasus harian mencapai 56 ribu kasus. Untuk menangani kondisi darurat tersebut, 80 persen menteri-menterinya dan juga banyak masyarakat pun menyarankan kepadanya untuk melakukan kebijakan lockdown atau karantina wilayah.
“Kalau itu kita lakukan saat itu mungkin ceritanya akan lain saat ini,” tambah Jokowi.
Setelah Delta menyerang, muncul lagi varian lainnya yakni Omicron yang menyebabkan puncak kasus baru yang menembus hingga 64 ribu kasus. Saat itu, kata Jokowi, Indonesia menghadapi kesulitan dalam menangani pandemi, karena kekurangan tenaga kesehatan, alat pelindung diri, oksigen, dan fasilitas di rumah sakit.
“Untung saat itu kita masih tenang, tidak gugup, tidak gelagapan sehingga situasi yang sangat sulit itu bisa kita kelola dengan baik,” ujarnya.
Baca juga : Jokowi Minta Manfaatkan Aset Negara dengan Produktif
Ikuti Whatsapp Channel Republika
