REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mendapatkan apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Atas Komitmen dan Kontribusi Dalam Aksi Pemangkasan Birokrasi dan Peningkatan Layanan di Kawasan Pelabuhan Tahun 2021-2022. Apresiasi tersebut didapat berkat kolaborasi antara Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mendorong dalam aksi pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di 14 Kawasan pelabuhan pada tahun 2021-2022, mulai dari penyederhanaan alur pelayanan, penerapan transparansi dan standarisasi prosedur layanan melalui sistem elektronik, serta penguatan pengawasan dan mengakomodasi pengaduan masyarakat.
Hasilnya Stranas PK memberikan rapor hijau kepada 7 (tujuh) pelabuhan di Indonesia dari 14 (empat belas) pelabuhan yang masuk dalam Stranas PK yaitu Pelabuhan Banten, Pelabuhan Tanjung Mas, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Balikpapan, Pelabuhan Samarinda, Pelabuhan Kendari dan Pelabuhan Makassar.
"Saya ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada KPK atas apresiasi yang diberikan, terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh jajaran Ditjen Hubla atas kerja kerasnya sehingga Ditjen Hubla mendapatkan apresiasi dari KPK," ujar Arif Toha saat menghadiri Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Jakarta, Selasa (20/12).
Arif berpesan, agar jajaran Ditjen Hubla jangan berpuas diri atas apresiasi tersebut. Pasalnya, masih banyak tantangan dan program Stranas PK yang dilakukan kedepan untuk mewujudkan komitmen Ditjen Hubla bebas korupsi.
“Saya pesan agar kita jangan berpuas diri atas capaian ini, kedepan masih banyak tantangan kita dalam memberantas korupsi dan terus kita junjung tinggi integritas kita guna mewujudkan Ditjen Hubla yang bebas korupsi,” kata dia dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Selasa (20/12/2022)
Lebih lanjut Arif mengatakan, Ditjen Hubla siap mendukung penuh program yang diluncurkan oleh Stranas PK yang berfokus pada perizinan dan tata niaga, keuangan negara dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi.
“Ditjen Hubla siap mendukung program-program yang ada di Stranas PK, kami berterima kasih kepada Stranas PK dengan program-programnya telah membantu Ditjen Hubla dalam pencegahan korupsi,”
Arif menambahkan, program yang dibuat oleh Stranas PK sejalan dengan komitmen Ditjen Hubla untuk mencegah dan memberantas korupsi, selain itu dengan program yang ada masyarakat dapat dilayani dengan baik dan efisien.
“Komitmen Ditjen Hubla dalam memberantas korupsi sejalan dengan apa yang diprogramkan oleh Stranas PK, untuk itu program Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 yang diluncurkan Stranas PK akan kita laksanakan,” kata Arif.
Untuk itu, Arif meminta, kepada seluruh jajaran Ditjen Hubla untuk menndukung penuh program yang diluncurkan Stranas PK guna mewujudkan Ditjen Hubla yang bersih dari korupsi.
Disaat yang sama Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, aksi pelabuhan yang telah dilakukan Stranas PK telah mencapai diterapkannya proses simplikasi layanan kapal, barang, DO, SP2 Online serta transportasi dan pembayaran, diterapkannya Truck Indentification Data, Truck Booking System dan Single Billing Payment.
"Dan juga menurut laporan yang dikeluarkan oleh UNCTAD Indonesia masuk 20 negara terbaik dunia dalam performa pelabuhan dengan poin 24,9," ujar Firli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
