REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menekankan reformasi birokrasi secara bertahap, sistematis, dan berkesinambungan.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, meningkatkan pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur.
“Sejak dicanangkan pada 2004, desain reformasi birokrasi selama dua puluh tahun bertujuan untuk melakukan perubahan fundamental. Diharapkan pada akhir periode dua puluh tahun pertama atau pada 2024, seluruh birokrasi dan organisasi pemerintah di Indonesia telah memenuhi semua prakondisi terciptanya clean and good governance yang kokoh, serta mencapai tingkat pelayanan publik yang berkelas dunia,” ujarnya dalam keterangan tulis, Kamis (15/12/2022).
Menurutnya pemenuhan area-area perubahan dalam reformasi birokrasi memiliki efek langsung terhadap kinerja organisasi. Pada tahap kedua reformasi birokrasi akan sepenuhnya diukur dari capaian manfaat nyata di lapangan dan kepuasan masyarakat.
Seluruh organisasi pemerintah dan birokrasi yang seyogyanya telah lulus memenuhi prakondisi perubahan fundamental akan didorong untuk memenuhi target Reformasi Birokrasi yang diukur secara tematik atau dikenal sebagai reformasi birokrasi tematik.
Sebagai langkah awal, ditetapkan reformasi birokrasi tematik prioritas meliputi reformasi birokrasi pengentasan kemiskinan, reformasi birokrasi kemudahan investasi, reformasi birokrasi digitalisasi administrasi pemerintahan, dan reformasi birokrasi pencapaian prioritas presiden.
"Kita tidak lagi bisa cukup puas dengan hasil-hasil penilaian mandiri kita yang sebenarnya masih ditujukan pada pemenuhan elemen dasar dan cenderung masih terfragmentasi. Kita sudah saatnya siap untuk dinilai secara utuh dan multi aspek oleh siapapun, terutama oleh pihak-pihak berkepentingan, pihak-pihak pengguna layanan KLHK, dan masyarakat secara luas," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
