REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) membahas tujuh kegiatan utama pengendalian inflasi di Kota Bogor menjelang Nataru (natal dan tahun baru). Pengendalian inflasi ini dibahas secara periodik, untuk menentukan hal apa saja yang bisa dilakukan untuk mengendalikan inflasi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah, mengatakan dalam rangka pengendalian inflasi, TPID Kota Bogor akan melakukan tujuh kegiatan. Pertama yakni melakukan Operasi Pasar Murah (OPM) langsung di pasar.
Selama ini, kata dia, operasi pasar murah digelar di enam kecamatan bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas UKM, Perdagangan dan Perindustrian (Dinkukmdagin) Kota Bogor dan distributor yang menyediakan barang-barang komoditas dengan harga lebih murah dan bisa dibeli masyarakat.
"Di bulan ini, OPM akan dilakukan di pasar bekerjasama dengan Perumda Pasar Pakuan Jaya karena pemantauan harga dilakukan di pasar. Jadi sasarannya tidak hanya murah dan bisa dibeli masyarakat, tapi harga barang-barang komoditas di pasar benar-benar murah," kata Syarifah melalui keterangannya, Jumat (9/12/2022).
Syarifah menuturkan, kegiatan kedua yakni melakukan sidak tim gabungan dengan kepolisian dan perangkat daerah. Sidak ini tujuannya untuk memberi shock therapy kepada pedagang agar tidak hanya mementingkan profit. Yakni mengambil kesempatan di natal dan tahun baru sehingga menjual barang dengan harga tinggi atau melakukan penimbunan di beberapa komoditas sehingga harganya menjadi mahal.
"Faktor ini kami kendalikan dengan sidak. Pada sidak itu kami akan memantau harga sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan pembeli. Kalau ada harga yang lebih tinggi dari dua acuan itu kita telusuri kenapa harganya lebih tinggi, apakah ada penimbunan atau dari distributor atau produsen memang sudah mahal," tuturnya.
Ketiga, lanjut Syarifah, melakukan gerakan menanam. Jadi untuk komoditas-komoditas pangan tertentu masyarakat bisa memanfaatkan lahan-lahan kosong untuk menanam cabai dan lainnya supaya tidak ketergantungan pada pasar.
Kegiatan keempat yang juga sudah dilakukan yakni memberikan subsidi transportasi bagi komoditas yang harganya naik. Serta memberikan subsidi BBM kepada driver ojol dan padat karya agar masyarakat golongan tertentu tetap mempunyai daya beli.
"Pemerintah Kota Bogor menjalin kerja sama dengan daerah lain. Saat ini Kota Bogor sudah bekerjasama dengan Ciamis dan Sukabumi. Tujuan kerja sama ini untuk mendapatkan komoditas yang harganya lebih murah jika sewaktu-waktu komoditas mengalami kenaikan, bisa mendapatkan barang dari daerah yang berlebih dan harganya murah," jelasnya.
Syarifah menambahkan, saat ini inflasi Kota Bogor di angka 5,89 persen. Angka ini turun dibanding Oktober 2022 yang berada di angka 5,94 persen. Meski November mengalami penurunan, pihaknya tetap melakukan antisipasi dengan melakukan berbagai kegiatan pengendalian inflasi mengingat Desember ada natal dan tahun baru.
"Kami juga koordinasi secara intensif dengan BPS supaya apa yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor sesuai dengan indikator pengendalian inflasi," katanya.