REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok menolak gugatan yang diajukan warga terhadap lahan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). "Dengan ini menyatakan pertama gugatan para penggugat tidak dapat diterima, kedua menghukum para penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 15.295.000," kata hakim ketua hakim Fauzi SH MH di Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (8/12/2022).
PN Kota Depok menggelar sidang putusan atas perkara gugatan warga Kampung Bojong-Bojong Malaka yang mengklaim selaku pemegang girik atas beberapa bidang tanah di lahan UIII. Menanggapi putusan itu, kuasa hukum Kementerian Agama (Kemenag) Misrad menjelaskan, tidak diterimanya gugatan warga yang mengeklaim mengantongi girik atas lahan yang terletak kawasan lahan UIII sudah tepat.
Pasalnya, objek perkara yang menjadi pokok masalah itu tidak jelas letak batas dan kepemilikannya. "Bahkan di atas objek tersebut banyak orang lain yang mengklaim, sehingga pihak penggugat itu ketika mau melakukan sidang di lapangan tidak bisa menunjukkan batas-batas objeknya," kata Misrad.
Baca juga : Ceramah UAS Dikaitkan Bom di Markas Polsek Astanaanyar, Begini Faktanya
Menurut Misrad, proses penertiban terhadap lahan UIII secara keseluruhan yang kini sertifikatnya atas nama Kemenag tersebut akan terus berlanjut sesuai rencana dan waktu yang sudah ditetapkan. "Tetap berjalan, penertiban, pengosongan kepada mereka-mereka itu tetap akan kita lakukan sesuai dengan rencana dan jadwal yang sudah ditetapkan," ujarnya.
Gugatan perkara warga Kampung Bojong-Bojong Malaka yang teregistrasi dengan No.259/Pdt.G/2021/PN.Dpkini dilayangkan oleh Ibrahimbin Jungkir. Adapun pihak yang tergugat di antaranya adalah Kemenag dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Ikuti Whatsapp Channel Republika