Kamis 08 Dec 2022 17:00 WIB

BKKBN Gandeng Perguruan Tinggi untuk Pencegahan Stunting

Perguruan tinggi merupakan mitra strategis BKKBN dalam menekan stunting.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo
Foto: istimewa
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggandeng perguruan tinggi untuk melakukan langkah-langkah pencegahan lahirnya bayi-bayi stunting baru di Indonesia. Hasto menjelaskan, perguruan tinggi merupakan mitra strategis BKKBN dalam menekan stunting dari hulu.

"Karena stunting dengan problematika di daerah juga menjadi materi teaching bagi civitas akademi dari perguruan tinggi seluruh Indonesia. Kerja sama mutualisme bisa dikerjakan dengan baik," ujar Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, lewat keterangan persnya, Kamis (8/12/2022).

Baca Juga

Hal itu Hasto sampaikan saat membuka Seminar Nasional Hasil Kajian Kebijakan Program Percepatan Penurunan Stunting pada Enam Pulau Indonesia Tahun 2022 yang digelar secara daring. Pada kesempatan itu dia menjelaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan pranikah atau prekonsepsi bagi calon pengantin wanita maupun pria sebagai bentuk pencegahan stunting dari hulu.

Menurut Hasto, tujuan prekonsepsi pemeriksaan kesehatan calon pengantin adalah untuk menekan tingginya kelahiran bayi stunting. Hasto merinci, setiap tahun ada 1,9 juta pasangan yang menikah dengan angka kehamilan 1,6 juta. Dari angka kehamilan tersebut, lahirlah 400 ribu anak stunting dengan persentase saat ini 24,4 persen.

"Jadi jangan hanya prewedding, tapi prekonsepsi menjadi penting. Karena itu kalau sukses dengan pendekatan pranikah maka kita bisa cegah 400 ribu bayi yang lahir dari manten baru agar tidak stunting. Ini makna besarnya," kata dia.

"Sesuai amanah WHO, masalah penting pranikah di antaranya bagaimana distribusi tablet tambah darah untuk remaja putri, cakupan distribusi itu harus betul-betul mensasar kepada meraka yang mau hamil lalu konsentrasi menyehatkan calon pengantin," sambung Hasto.

Seminar nasional itu merupakan kerja sama BKKBN dengan sejumlah perguruan tinggi nasional, di mana salah satu output-nya adalah kajian kebijakan yang disusun berdasarkan analisis situasi serta kegiatan-kegiatan pendampingan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Hasil kajian kebijakan kemudian disajikan oleh para pakar yang dibagi menjadi enam pulau, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Maluku, serta Bali dan Nusa Tenggara. Dalam kesempatan tersebut Hasto juga menuturkan, Presiden Joko Widodo sangat menekankan pentingnya memiliki sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Bahkan hal tersebut tertuang dalam prioritas pertama penggunaan anggaran tahun 2023.

Hal serupa, sambung Hasto, juga ditekankan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam Forum Stunting Nasional 2022. Di mana pemerintah pusat hingga daerah harus meningkatkan konvergensi dalam upaya percepatan penurunan stunting nasional.

“Satu catatan penting, Pak Wakil Presiden memyampaikan tidak hanya ramai di pembicaraan seminar, webinar, akan tetapi juga harus ramai di dalam implementasi di grass roots," ujar Hasto.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement