Simpang Siur Data Stok Beras Nasional Kala Jokowi Singgung Ancaman Krisis Pangan Dunia

Direktur Utama Bulog menyampaikan, realisasi penyerapan beras hanya mencapai 166 ribu ton dari janji Kementan dua pekan yang lalu mengklaim akan menyiapkan beras sebanyak 600 ribu ton. Buwas, sapaan Budi Waseso, mengatakan, pihaknya mengecek langsung penggilingan sesuai data yang diberikan Kementan.

"Sampai 5 Desember 2022, Bulog hanya bisa menyerap 166 ribu ton. Ini yang bisa kita lakukan dalam penyerapan," kata Buwas, dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR, Rabu (7/12/2022).

Buwas mengatakan, data Kementan dengan data yang diterima oleh Bulog terkait ketersediaan beras sama. Hanya saja, hasil pengecekan ulang oleh Bulog di lapangan tidak sama dengan data.

Selain itu, ia mengaku para penggiling secara sepihak kembali menaikkan harga. Dari kontrak harga beras Rp 10.200 per kg, harga dinaikkan oleh penggilingan menjadi Rp 11 ribu per kg.

Bulog, kata Buwas, tidak dapat mengikuti harga pasar terlalu tinggi karena nantinya berkaitan dengan harga jual beras dalam operasi pasar. Ia pun menegaskan, pengecekan data dengan kondisi riil itu melibatkan Satgas Pangan dan TNI sekaligus dinas pangan setempat.

"Dicek di lapangan data tidak sebanyak itu (600 ribu ton). Ini bukan kata saya, karena yang menyaksikan ada Satgas Pangan dan itu dicek. Saya bukan cari kesalahan, tapi ini untuk kebaikan dan kebenaran," katanya.

Buwas menegaskan, jika barang tersedia sesuai kontrak harga Bulog pasti akan menyerap karena diberi tugas oleh pemerintah untuk menambah pasokan cadangan. Namun, lantaran Bulog hanya mendapatkan data dari Kementan, Bulog harus melakukan verifikasi untuk dapat direalisasikan.

"Saya maunya terima beras bukan terima data. Karena kami terima data, maka saya cek," ujarnya.

Berbicara terpisah, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan telah memberikan kuota izin impor beras sebanyak 500 ribu ton. Namun, ihwal realisasi impor, pihaknya menyerahkan kepada Bulog sesuai kebutuhan untuk cadangan beras.

"Saya sudah beri izin untuk impor datangnya beras sebanyak 500 ribu ton untuk kapanpun diperlukan. Sekarang sudah dipesan. Sudah masuk atau belum? Itu tergantung keadaan stok diperlukan atau tidak," kata Zulkifli di Jakarta, Rabu (7/2/2022).

Zulhas mengatakan, berdasarkan rapat terakhir, volume impor beras yang diperlukan sebanyak 200 ribu ton. Namun terkait asal negara impor beras, Zulhas mengaku tidak mengetahui detail karena Bulog yang melaksanakan.

"Yang saya teken 500 ribu ton, tapi kalau perlunya 200 ribu ton ya silakan karena yang mengetahui itu Bapanas dan Bulog," ujarnya menambahkan.

Dirinya mengaku semula menolak rencana impor beras sebanyak 500 ribu ton karena berdasarkan Kementan stok beras mencukupi. Hanya saja, setelah dilakukan upaya pengadaan beras dalam negeri oleh Bulog, pasokan cadangan tak kunjung bertambah.

Sementara itu, Bulog wajib untuk terus melakukan operasi pasar meskipun cadangan yang dikuasai cukup minim. Tercatat, stok beras Bulog saat ini berada di level 514 ribu ton, dari target pemerintah 1,2 juta ton.

Pada Selasa (6/12/2022), Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar cadangan beras nasional benar-benar dihitung sesuai dengan kondisi di lapangan. Ia menegaskan agar cadangan beras harus disiapkan dengan baik sehingga tidak menyebabkan terjadinya kenaikan harga di pasaran.

Hal ini disampaikannya dalam sambutannya di Sidang Kabinet Paripurna tentang kondisi perekonomian tahun 2023, evaluasi penanganan Covid-19, ketahanan pangan dan energi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/12).

“Sehingga utamanya yang berkaitan dengan beras betul-betul hitung semuanya itu, betul-betul hitung-hitungan lapangan. Jangan sampai perhitungan kita keliru sehingga kita tidak menyiapkan reserve cadangan, pada suatu titik cadangan kita habis dilihat oleh pedagang dan akhirnya harga beras pasti akan naik,” jelas Jokowi.

Ia menyampaikan, ancaman krisis pangan dunia saat ini harus disikapi dengan hati-hati. Karena bisa berdampak pada masalah sosial dan juga politik.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, situasi dunia saat ini masih tidak baik. Sehingga, kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat dan hajat hidup orang banyak dapat dikalkulasi dengan benar.

“Kuncinya sekali lagi kolaborasi antara kementerian dan lembaga dan jangan terjebak pada ego sektoral. Lakukan konsolidasi data, konsolidasi policy, dan juga konsolidasi dari pelaksanaan implementasi,” ujar Jokowi.