REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Direktur Keselamatan Kementerian Perhubungan, Edi Nursalam, mengajak Pemerintah Kabupaten Solok dan Tanah Datar, Sumatra Barat (Sumbar), agar turut serta mengamankan aset prasarana perkeretaapian sebagai Barang Milik Negara (BMN). Meskipun kereta api sudah tidak aktif di Solok dan Tanah Datar dalam dua dekade terakhir, tapi KAI masih memiliki sejumlah aset di dua daerah tersebut.
"Kerja sama pemerintah daerah (pemda) dan pusat perlu diwujudkan, karena potensi Sumatra Barat ini memang sangat besar, khususnya di bidang transportasi perkeretaapian, kata Edi, di Padang, Kamis (17/11/2022).
Edi Nursalam mengajak pemda untuk membantu Ditjen Perkeretaapian apabila terdapat tindak pidana pencurian, penyalahgunaan, hingga pengerusakan aset perkeretaapian.
"Solok memiliki potensi yang cukup besar, untuk itu mari kita jaga aset yang sudah dibangun dan sudah dirawat oleh Pemerintah, agar bila akan dioperasikan kapan saja, kita siap", lanjut Edi.
Edi menyebut Tanah Datar dan Solok memiliki potensi kereta api yang sangat menjanjikan, khususnya sebagai angkutan kereta wisata. Karena banyaknya objek wisata yang dilalui oleh rel kereta api di wilayah Tanah Datar dan juga Solok.
Menurut dia, pemeliharaan dan pemanfaatan aset di Tanah Datar tidak hanya melalui operasional kereta penumpang seperti yang sudah ada di Kota Padang, namun dapat juga Pemda mengusulkan adanya kereta api wisata agar masyarakat mengetahui bahwa kereta api di Sumbar masih tetap beroperasi.
Edi juga menambahkan bahwa Tanah Datar memiliki potensi wisata yang sangat menjanjikan. Hal ini tentu harus didukung dengan program-program yang matang, dengan memanfaatkan aset negara yang telah ada.
Sementara itu Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat, Supandi, mengatakan saat ini BTP Sumbagbar telah melakukan berbagai upaya dalam hal pemeliharaan aset. Seperti pemasangan spanduk, pembersihan lahan, perbaikan beberapa ruas jalur kereta, hingga berkoordinasi dengan pihak terkait apabila terjadi tindak kriminal.
"Namun, tentu dari luasnya wilayah kerja BTP Sumbagbar, dukungan Pemda sangat kita butuhkan dan perlu sinergi bersama agar tercipta keamanan dan penjagaan aset yang baik agar tidak terjadi kerugian negara,” ujar Supandi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika