REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengatakan perlunya negara KTT Asia Timur memperoleh fondasi perdamaian di Indo-Pasifik. Jokowi menyebutkan selama lima dekade terakhir, ASEAN telah berupaya memelihara stabilitas dan perdamaian di kawasan dan harus terus dilanjutkan.
“Negara KTT Asia Timur harus memperkokoh fondasi perdamaian di Indo-Pasifik. Bukan justru menabur benih permusuhan apalagi menabuh genderang perang. Indo-Pasifik jangan hanya dilihat dari perspektif sempit politik keamanan, namun potensi kerja sama ekonominya,” kata Jokowi saat berbicara pada KTT Ke-17 Asia Timur di Hotel Sokha Phnom Penh, Ahad (13/11), dikutip dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
Jokowi menyampaikan tiga usulan agar dapat diterapkan dalam hubungan KTT Asia Timur. Pertama, perkokoh semangat dan paradigma untuk kolaborasi.
Menurutnya, negara Asia Timur harus dapat mewadahi rasa saling percaya antarnegara. “Budaya kerja sama harus diperkuat untuk atasi berbagai tantangan di kawasan. Untuk itu, saya ajak kita perkuat kerja sama konkret, sejalan dengan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific," kata Jokowi.
"Saya mengundang negara-negara Asia Timur untuk berpartisipasi dalam Indo-Pacific Infrastructure Forum tahun depan di Indonesia,” ujar tambah dia.
Kedua, menurut Jokowi, negara Asia Timur harus menghormati rules of the game dalam hubungan antarnegara. Dia melanjutkan, piagam PBB dan instrumen hukum internasional seperti UNCLOS harus ditegakkan secara konsisten.
“Penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah tidak dapat ditawar atau negosiasikan,” ujar Jokowi.
Ketiga, dia meminta agar negara Asia Timur menciptakan arsitektur kawasan yang inklusif. Sebab, arsitektur kawasan yang inklusif akan menjadi fondasi kuat kerja sama yang menguntungkan semua pihak.
"Indo-Pasifik harus menjadi kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera,” kata Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
