REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan menilai pemberian vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster perlu digencarkan. Terutama bagi masyarakat adat dan kelompok rentan. Sebab, dua kelompok ini umumnya baru menerima vaksin dosis kedua.
"Selaras dengan rekomendasi IDI, Koalisi juga merekomendasikan agar masyarakat tetap menerapkan prosedur kesehatan ketat dan segera mendapat booster," ujar Koordinator Koalisi, Hamid Abidin dalam keterangan, Kamis (10/11/2022).
Ia menyatakan pemberian booster tidak bisa ditunda lagi. Selain itu, pelaksanaan prosedur kesehatan pun harus tetap ketat dan diawasi. "Kewaspadaan perlu dijaga, sebab Covid-19 belum sepenuhnya hilang," tegasnya.
Hamid juga menekankan pemerintah perlu terus mendukung dan memfasilitasi masyarakat adat dan kelompok rentan di berbagai wilayah terpencil di luar Pulau Jawa. Masih cukup banyak dari mereka yang belum mendapatkan vaksin Covid-19 dosis pertama dan kedua.
“Mereka tentu tidak bisa mendapatkan vaksin booster kalau belum dapat vaksin dosis 1 dan 2,” katanya.
Jika dua kelompok rentan ini mendapat booster, Hamid yakin subvarian XBB dapat dihalau untuk menjalari wilayah terpencil atau menyerang kelompok rentan.
“Sebab, selama ini untuk vaksin dosis umum dua kelompok ini masih tertinggal. Jika mereka kena subvarian baru, Indonesia akan makin lama bebas dari Covid-19,” ujarnya.
Sementara Maulani A Rotinsulu, Ketua Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) mengatakan, pemberian vaksin booster perlu digalakkan di kalangan penyandang disabilitas. Pasalnya, selama ini mereka tidak bisa mengakses vaksin secara aktif seperti masyarakat pada umumnya.
Sebagai perbandingan saja, penerima booster pada masyarakat umum per 9 November adalah 65,58 juta atau 27,95 persen dari 234,66 juta sasaran. "Pemberian bisa dilakukan dengan jemput bola atau menggandeng komunitas penyandang disabilitas,” tuturnya.
Dengan melibatkan komunitas penyandang disabilitas, maka keluarga atau pemandu kaum difabel dapat ikut mengomunikasikan pentingnya menjalankan prosedur kesehatan di kalangan disabilitas. Pelibatan ini juga dapat mengambil bentuk penyebaran informasi tentang booster.
"Ini untuk merespons kenyataan bahwa kalangan disabilitas kesulitan mengakses informasi yang sesuai dengan kondisi mereka," tuturnya lagi.
Bahkan, ada di antara mereka yang menganggap kondisinya sebagai komorbid sehingga merasa tidak perlu vaksinasi. Pelibatan komunitas diharapkan dapat meningkatkan literasi tentang vaksin dan Covid-19 di kalangan penyandang disabilitas.
Kepala Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), Gita Syahrani menjelaskan tidak semua orang di wilayah terpencil siap divaksinasi karena minimnya edukasi. Umumnya mereka belum paham tentang Covid-19 dan vaksinnya. “Mereka takut karena terpengaruh hoaks yang kadung tersebar,” ujar Gita.
Untuk itu, LTKL bekerja sama dengan guru, tokoh adat atau agama, serta dinas terkait untuk membantu program vaksinasi. LTKL juga melakukan pendekatan yang selaras dengan kehidupan masyarakat adat.
Misalnya saja, untuk meningkatkan imunitas dibutuhkan perilaku hidup bersih dan pangan cukup. “Kecukupan pangan yang bergizi ini bisa dipenuhi dari kebun yang sudah mereka tanam sendiri,” ujarnya.
Masalah lain adalah distribusi vaksin. Akses transportasi ke daerah terpencil tidak semudah yang dapat digapai di wilayah perkotaan dengan infrastrukturnya yang memadai. Memastikan vaksin tiba di lokasi tujuan merupakan masalah sendiri.
Desa Empakan, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, dapat menjadi contoh. Untuk mencapai desa tersebut, tim vaksinasi dari kabupaten harus menggunakan perahu untuk menempuh perjalanan sungai hingga dua jam.
Capaian LTKL adalah membantu memberikan vaksin kepada masyarakat adat di tujuh kabupaten sebanyak delapan ribu dosis. Tujuh kabupaten itu: Banyuasin (Sumatra Selatan), Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu (Kalimantan Barat), Sigi (Sulawesi Tengah), serta Gorontalo dan Bone Bolango (Gorontalo).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
