REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jarwansyah memuji capaian Provinsi Sumatra Utara (Sumut) yang telah melakukan kegiatan vaksinasi hingga lebih dari 90 persen alokasi yang ada. Hal tersebut disampaikan saat Satuan Tugas Penanganan PMK (Satgas PMK) nasional melakukan kunjungan monitoring dan evaluasi ke Provinsi Sumatera Utara pada Jumat (21/10) di Kota Medan.
“Secara nasional vaksinasi belum 20 persen, tapi alhamdulillah berdasarkan data terakhir, vaksinasi di Sumatera Utara sudah lebih dari 90 persen,” kata Jarwansyah saat rapat monitoring dan evaluasi seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Selasa (1/11/2022).
Berdasarkan capaian tersebut, ia memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah beserta Satgas PMK daerah atas kerja keras yang telah dilakukan dalam penanggulangan PMK di Provinsi Sumatera Utara. Jarwansyah juga memberikan arahan kepada daerah yang masih memiliki persediaan vaksin untuk mempercepat kegiatan vaksinasi.
Selain vaksinasi, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyampaikan arahan dari Kepala Satgas PMK kepada pemerintah dan Satgas PMK daerah, yaitu melakukan biosecurity yang ketat dari lingkup kendang hingga pulau, pengobatan bagi ternak yang sakit, percepatan vaksinasi, potong bersyarat, segera membentuk Satgas PMK dan menetapkan POV Kabupaten/Kota, melakukan penganggaran BTT, hingga melibatkan komponen pentahelix.
“Ini semua nantinya menjadi bahan laporan kami kepada Presiden sehingga beliau dapat mengambil kebijakan agar PMK segera berakhir di Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, staf ahli Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Agus Triyono melaporkan kondisi terkini PMK pada tingkat provinsi saat membuka rapat monitoring dan evaluasi untuk mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
“Berdasarkan data per tanggal 20 Oktober 2022, vaksinasi di Sumatera Utara mencapai 143.303 dosis dengan jumlah kasus 19,944 ekor. Ternak yang membaik 19.705 ekor, sakit atau proses penyembuhan sebanyak 211 ekor yang tersebar di 5 Kabupaten/Kota,” katanya.
Terlebih, ia juga memaparkan berbagai upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menekan angka PMK, di antaranya menggelar rapat koordinasi secara regular, menetapkan rencana operasional, menerapkan strategi utama PMK, hingga penanganan gangguan keamanan berkaitan dengan timbulnya keresahan sosial akibat PMK.
Selain Jarwansyah dan Agus, paparan rapat monitoring dan evaluasi disampaikan oleh AKBP Triadi selaku Karo Ops Polda Sumut, Ade Heryana dari Tim Pakar Satgas PMK Nasional, Apriadi Saptono yang menjabat dari Ditjen Bina Bangda Kemendagri, dan Agus Supriono dari Balai Besar Karantina Pertanian Belawan.
Pada Kamis (20/10) Satgas PMK melakukan kunjungan ke dua peternak mandiri di Kabupaten Deli Serdang yang pernah terinfeksi PMK. Adapun tujuan monitoring dan evaluasi oleh Satgas PMK Nasional adalah untuk mengamati perkembangan dan kemajuan penanganan PMK di Sumatera Utara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
