REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Senior Officials Meeting antara pemerintah RI dan pemerintah Papua Nugini mendorong pembukaan pintu perbatasan antara kedua negara di Bumi Cenderawasih. Langkah itu untuk memulihkan perekonomian masyarakat di Provinsi Papua.
Asisten Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua, Doren Wakerkwa mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua delegasi akan membahas beberapa agenda penting, di antaranya kerja sama ekonomi yang mencakup perdagangan dan investasi, kerja sama politik, keamanan dan konsuler, serta agenda lain. Salah satunya adalah pembukaan kembali pintu perbatasan kedua negara di Skouw-Wutung.
"Guna mempercepat pemulihan ekonomi khususnya bagi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini," kata Doren di Kota Jayapura, Provinsi Papua, Selasa (11/10/2022). Menurut Doren, Papua yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini, baik darat maupun laut, memiliki peran yang strategis sebagai penghubung ke kawasan Pasifik.
Pun sebaliknya, sambung dia, Papua Nugini sebagai penghubung ke kawasan ASEAN dan Asia secara lebih luas. "Di Papua terdapat enam kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan PNG, dimana selama pandemi Covid-19 telah di tutup," ujar Doren.
Dia menjelaskan, dengan adanya forum bilateral sangat penting dalam menguatkan hubungan kerja sama dan kemitraan kedua negara. "Kami berharap agenda-agenda yang akan dibahas dalam pertemuan ini dapat diikuti dengan sungguh sungguh oleh kedua delegasi dan dapat diimplementasikan dalam program-program kerja sama yang saling menguntungkan," kata Doren.
Pertemuan Senior Officials Meeting antara pemerintah RI dan pemerintah Papua Nugini dihadiri Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu Abdul Kadir Jailani, sebagai ketua delegasi Indonesia dan Wakil Sekretaris Departemen Luar Negeri Papua Nugini Kapi Maro. Adapun selaku ketua delegasi Papua Nugini Mr Joe Warisan, yang kedua belah pihak bertemu di Kota Jayapura, Selasa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika